Aktivitas AKN-SB

Aktivitas AKN-SB
Penerimaan Mahasiswa Baru T.A. 2014/2015

Senin, 04 Juni 2012

Peran Figur/Tokoh dalam Alur Komunikasi (Dr. Taufiq Ramdani, M.Sos)


PERAN FIGUR/TOKOH DALAM ALUR KOMUNIKASI
Oleh:
Dr. Taufiq Ramdani, S.Th.I., M.Sos
(Dosen FISIP Universitas Cordova Indonesia)

            Dalam masyarakat paternalistik, hubungan psikologis yang produktif bagi upaya komunikasi, terutama dengan tujuan persuasif tidak dapat secara absolut dibangun melalui pendekatan personal sekalipun tanpa suatu mediator dalam hal ini figur atau tokoh masyarakat, baik sebagai pendelegasian otoritas keputusan adopsi/feed back dari komunikan maupun sebagai rekayasa image terhadap status komunikator dan pesan. Realitas politik terkini menunjukkan betapa pentingnya peran figur atau tokoh dalam fungsi komunikasi para golongan elit politik terhadap rakyat, atau di masa-masa lalu betapa peran seorang figur atau tokoh masyarakat menjadi pintu dan penentu bagi keberhasilan suatu upaya komunikasi seperti program KB. Tanpa “restu” atau pengakuan dari figur atau tokoh masyarakat, maka status pesan dan komunikator menjadi “illegal” dalam pandangan dan tradisi masyarakat atau dalam istilah Rogers tidak bersifat compatible yaitu tidak mempunyai jaminan keserasian dengan ukuran norma dan nilai-nilai sosial setempat. Sebaliknya suatu pesan, sekalipun sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial-budaya suatu masyarakat, tetapi bila mendapatkan pengakuan dari figur atau tokoh masyarakat, maka akan menjadi mudah mendapat pengakuan masyarakat dalam waktu singkat. Keterasingan komunikator dan pesan dapat terjembatani melalui pengakuan tohoh atau figur dalam suatu masyarakat.
            Seorang figur atau tokoh merupakan komponen yang multifungsi dalam proses komunikasi terhadap masyarakat paternalistik. Ia tidak saja berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan, melegitimasi pesan, tetapi ia juga berperan sebagai kunci bagi keputusan komunikan apakah menerima atau menolak pesan atau dalam istilah Shomaker dan Rogers sebagai keputusan otoritas. Pengertiannya di sini tidak berarti bahwa seorang figur atau tokoh masyarakat memiliki wewenang penuh untuk memutuskan apakah suatu pesan atau inovasi diterima atau tidak oleh setiap individu namun paling tidak keputusan seorang figur/tokoh masyarakat dapat menjadi faktor yang sangat kuat yang mempengaruhi keputusan tiap individu untuk menerima atau menolak suatu pesan atau inovasi.
            Masyarakat paternalistik/tradisional sebagai komunikan atau sasaran komunikasi merupakan masyarakat yang paguyuban (gemeinschaft) yaitu masyarakat yang mendasarkan hubungan sosial, penilaian, pertimbangan terhadap keputusan akan sesuatu berdasarkan atas pertimbangan emosional (perasaan). Oleh karena itu bagian terpenting dari proses komunikasi dan peran komunikator terhadap masyarakat dengan karakteristik tersebut harus lebih ditekankan pada peran persuasi (pendekatan untuk menggugah atau membujuk) ketimbang peran informasi dan intertainmen atau hiburan. Fungsi persuasi tidak dalam posisi untuk meyakinkan produktifitas atau nilai ekonomi dari inovasi melainkan dalam upaya meyakinkan nilai keserasian inovasi dengan nilai budaya dan tradisi (Kompatibilitas). Masyarakat tradisional masih banyak yang merupakan kelompok masyarakat subsisten (berusaha bukan untuk tujuan komersial melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri) sehingga harus kita pahami bahwa mereka mungkin akan lebih mendasari penerimaan mereka atas dasar sifat inovasi dan komunikator yang familiar dengan nilai budaya dan tradisi mereka walaupun melalui pendelegasian atau rekomendasi figur/tokoh dari pada atas dasar nilai produktifitas inovasi yang kita tawarkan.
Maka bila digambarkan peran figur/tokoh dalam proses komuniksi terhadap masyarakat paternalistik atau tradisional adalah sebagai berikut:
Oval: Bila figur menerimaOval: Bila figur Menolak                                                                                                                                   
Oval: Media:
Figur
Atau 
Tokoh

Pesan

 

Komunikator
 

Komunikan

 
  1. Media: Figur/tokoh dapat berfungsi sbg filter
  2. Dapat berfungsi sebagai delegasi penilaian dan keputusan menerima atau menolak pesan/inovasi dari komunikan
  3. Dapat menambah nilai pesan
  4. Dapat meredusir pesan
  5. Pembentuk opini/image tentang kualitas dan identitas komunikator dan pesan
 
                                                                                                                                                                                                Feed Back                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
            Pada prinsipnya, semakin tradisional dan paternalistis suatu masyarakat, maka maka semakin besar dan penting pula fungsi seorang figur atau tokoh dalam proses komunikasi, sebaliknya semakin modern dan mandiri suatu masyarakat maka semakin melemah dan berkurang pula fungsi figur atau tokoh dalam proses komunikasi. Prinsip tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Fungsi Figur/Tokoh (X)
      30

      20
     
      10 
                                                                         Tingkat Paternalitas/Tradisionalitas
0          10        20        30                    Masyarakat (Y)

            Oleh karena itu, setiap proses komunikasi pembangunan seperti kegiatan penyuluhan masyarakat hendaknya terlebih dahulu diawali dengan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian ini terintegrasi dengan upaya komunikasi. Melalui kegiatan penelitian, komunikator berusaha memahami seluk-beluk dan karakteristik komunikan atau sasaran komunikasinya sehingga dalam tahap selanjutnya dapat merumuskan metode dan materi yang diprioritaskan dalam proses komunikasi. Adapun yang menjadi perhatian dalam kegiatan penelitian prakomunikasi atau prapenyuluhan dalam kaitannya dengan merancang suatu metode komunikasi yang relefan dengan masyarakat sasaran adalah:
  1. Pengertian yang mendalam tentang bagaimana budaya, tradisi, tata nilai dan norma dalam masyarakat sasaran.
  2. Bagaimana prinsip hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat sasaran.
  3. Bagaimana prinsip hubugan manusia dengan alam
  4. Bagaimana pengertian inovasi dalam masyarakat sasaran.

Dengan perhatian yang medalam terhadap ke empat hal tersebut, maka konflik-konflik yang mengkin terjadi secara tidak disengaja antara komunikator dan komunikan dapat dihindari. Sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan baik dan pesan dapat sampai dan diterima oleh komunikan dan menghasilkan umpan balik yang maksimal.





























DAFTAR PUSTAKA

Mardikanto, Tokok, dan Sri Sutarini Mardikanto, 1982. Pengantar Penyuluhan Pertanian: dalam Teori dan Praktek, Hapsara, Surakarta.

S. Susanto, Astrid, 1984. Sosiologi Pembangunan, Bina Cipta, Jakarta.






                                   

TINJAUAN EKOLOGIS TERHADAP PEMBANGUNAN BERBASIS PROGRAM AGROPOLITAN (Dr. Taufiq Ramdani, M.Sos)


TINJAUAN EKOLOGIS TERHADAP PEMBANGUNAN BERBASIS PROGRAM AGROPOLITAN
(Kasus Kota Batu – Malang)

Oleh:
Dr. Taufiq Ramdani, S.Th.I., M.Sos
(Dosen FISIP Universitas Cordova Indonesia)

A. Latar Belakang masalah
            Sebagaimana kita ketahui, bahwa hubungan manusia dan lingkungan hidupnya bersifat sirkuler, sebagai kesatuan ekosistem maka aktifitas manusia akan selalu mempengaruhi lingkungan hidupnya begitu pula sebaliknya. Kegiatan pembangunan merupakan sisi lain dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia guna meningkatkan kualitas hidup dalam bingkai ekonomi. Namun di sisi lain, seringkali upaya manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya dalam tataran ekonomi tersebut mengorbankan kualitas hidupnya dalam tataran ekologis atau lingkungan.
            Di negara dunia ketiga seperti Indonesia, kebijakan-kebijakan wilayah terkait program pembangunan dengan orientasi ekonomi seringkali diposisikan secara dikotomik dengan kebijakan lingkungan, bahwa kepentingan ekonomi mau tidak mau harus mengorbankan kepentingan lingkungan. Padahal sesungguhnya upaya kita untuk menjaga kondisi lingkungan  juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup.
            Kota Batu, baru-baru ini banyak mengeluarkan kebijakan yang ditujukan untuk menjadikan wilayah ini sebagai daerah agropolitan, seperti memudahkan izin untuk usaha agrowisata, memberikan batuan bibit bagi petani holtikultura yang kebanyakan berladang di sekitar kawasan hutan pinus yang dari waktu ke waktu kian menjamah puncak bukit. Kesemuanya kian merangsang masyarakat untuk merambah kawasan hutan untuk dijadikan ladang ataupun kawasan usaha dan wisata.
            Sepertinya, pemkot Batu lebih termotivasi oleh pertimbangan pembangunan jangka pendek dengan maksud untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan yang semata-mata lebih memposisikan urusan perut menjadi prioritas utama dan menomorduakan urusan paru-paru, memproduksi sebanyak-banyaknya sektor penghasil ekonomi dengan mengorbankan sektor penunjang kualitas kesehatan manusia seperti hutan.
Hutan adalah salah satu faktor penentu atau variabel indevenden terhadap tingkat kualitas dan kuantitas udara, terhadap kuantitas air tanah serta struktur tanah. Ditebangnya satu pohon berarti telah mengurangi beberapa persen produksi oksigen, karena itulah sedikit ataupun banyak, perlakuan manusia terhadap alam selalu menghasilkan resiko lingkungan yang berbalik kepada manusia sebagai wujud hubungan yang sirkuler dalam suatu ekosistem. Penebangan beberapa pohon di hutan juga berarti mengurangi kuntitas air karena daerah resapan air kian berkurang, apalagi bila kegitan penebangan itu dilakukan di sekitar kawasan sabuk hijau Daerah Aliran Sungai atau DAS, maka ancaman kekurangan air bersih akan menjadi persoalan yang menjadi tumbal keberhasilan menaikkan kualitas sektor ekonomi. Penebangan hutan tanpa upaya reboisasi juga merusak struktur tanah yang diakibatkan oleh longor dan banjir.
Oleh karena itu, pemerintah daerah khususnya Pemkot Batu, harus mereorienatasi kembali paradigma pembangunan wilayah mereka dengan model pembangunan berkelanjutan. Merancang masterplain pembangunan daerah yang di dasarkan pada pemetaan fungsi wilayah secara tegas. Kawasan usaha tani holtikultura harus dibatasi pada tingkat ketinggian tertentu atau kawasan yang terkapling dan ditentukan berdasarkan peraturan daerah. Usaha agrowisata tidak harus dikembangkan di sekitar perbukitan, namun dapat pula dikembangkan di sekitar daerah datar dan di dalam perkotaan, dengan demikian pemerintah daerah telah turut mendorong masyarakat agar berupaya menjadikan kawasan kota sebagai kawasan hijau melalui program agrowisata. Itulah aplikasi agropolitan yang baik, menyulap kawasan kota menjadi kawasan yang berdayaguna secara ekonomi dan lingkungan, bukannya dengan membongkar hutan menjadi kebun-kebun apel yang hanya berdayaguna secara ekonomi.

B. Rumusan Masalah.
            Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah untuk dikaji pada bab berikutnya yaitu:
1.      Bagaimana resiko lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan kota Batu yang saat ini diprogramkan menjadi Kota agropolitan?
2.      Bagaimana seharusnya Pemda Batu membuat model kebijakan pembanguan yang berkelanjutan?

C. Pertimbangan Pemilihan Tema Kajian
            Tema yang diangkat ini merupakan kajian dan analisis faktual tentang kondisi ligkungan di kota Batu dalam kaitannya dengan kajian ekologi. Pemilihan topik bahasan ini didasarkan atas pertimbangan untuk menjadikan kajian ekologi sebagai kajian yang benar-benar menyentuh persoalan kekinian dan berangkat dari realitas yang benar-benar dihadapi  dan cukup dipahami penulis. Kebijakan pembangunan merupakan sisi yang paling dominan dihadapi negara dunia ketiga atau berkembang dalam kaitannya terhadap upaya perlindungan kelestarian alam, terutama dalam era otonomi daerah ini, dimana daerah-daerah memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan dan mengolah kekayaan alamnya sendiri-sendiri.  












BAB II
PEMBAHASAN

A.     Pembangunan, Tarik Ulur antara Kebutuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan
Secara etimologis, istilah pembangunan berasal dari kata “bangun” yang mempunyai arti sadar atau siuman, bangkit atau berdiri dan membuat atau membina. Dalam arti kata yang utuh mempunyai arti usaha untuk membuat keadaan menjadi lebih baik atau membuat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.[1]
Otto Soemarwoto memberikan defnisi yang sama, bahwa pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara baik, dengan terlebih dahulu ia kaitkan dengan pengertian mutu lingkungan.
Orientasi kegiatan pembangunan yang tidak berkelanjutan seringkali di dasarkan pada asumsi yang meletakkan kebutuhan dasar manusia terfokus pada mutu dan kualitas makanan, sandang dan tempat tinggal semata seperti sembilan kebutuhan pokok dengan mengabaikan unsur udara, air serta tanah sebagai ubpenunjangnya. Akibatnya, susunan-susunan kebijakan pembangunan pun lebih banyak diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan kegiatan yang lebih berniali ekonomi semata. Ini adalah aplikasi dari wujud pembangunan dalam arti growth dan development, yaitu model pembangunan  yang mengaplikasikan pembangunan dengan pendekatan ekonomi dan pengembangan wilayah melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang ada. Pendekatan pembangunan seperti ini memang lebih banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti indonesia.
Konsekwensi dari model pembangunan dalam pengertian di atas memberikan dampak lingkungan yang cukup serius, utamanya terhadap keberadaan hutan. Perkembangan terakhir menunjukkan kian kritisnya kawasan hutan di daerah Batu akibat upaya pemafaatan lahan hutan oleh para petani holtikultura dan wisata agro. Yang menjadikannya lebih sulit adalah sistem pemicu dan pendorong dalam bentuk kebijakan wilayah berupa pencanangan kota Batu sebagai Kota Agropolitan, dengan sendirinya kebijakan ini telah menyeret Pemda Batu ke dalam kebijakan yang mendukung usaha holtikultura seperti wisata agro dengan sederetan dampak lingkungan yang diakibatkannya seperti pembangunan jalan-jalan beraspal, pembangunan hotel dan villa, restoran dan tempat hiburan lain di kawasan yang semestinya menjadi kawasan resapan air.
Agar lebih jelas, ada lebih baiknya bila kita mengenali terlebih dahulu di ntara sederetan kebijakan-kebijakan sebelumnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan usaha untuk mengembangkan program agropolitan yang pada akhirnya kian mendorong sejumlah daerah untuk menerapkannya di era otonomi daerah ini:

  1. Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian No. K/RC.210/146/VII/2001, tanggal 21 Desember 2001, perihal Konsep Pedoman Program Pengembangan Agropolitan, yang ditujukan kepada Menteri Pertanian RI.

  1. Memorandum Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian No. K/TU.210/281/IV/2002, taqnggal 24 April 2002, perihal Laporan perkembangan pelaksanaan tugas mengenai Pengembangan Kawasan Agropolitan, yang ditujukan kepada Menteri Pertanian RI.


  1. Surat Menteri Pertanian RI No. 144/OT.210/A/V/2002, tanggal 6 Mei 2002, perihal penerbitan dua pedoman, yaitu  "Pedum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan", yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

  1. Keputusan Menteri Pertanian No. 441/Kpts/Kp.150/7/2002, tanggal 9 Juli 2002, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kawasan Agropolitan.


  1. Surat Sekjen Deptan No. 621/TU.210/B/VIII/2002, tanggal 7 Agustus 2002, mengeai dukungannya terhadap Pengembangan Kawasan Agropolitan dan memfokuskan pembinaan diarahkan kepada delapan kabupaten rintisan tahun 2002.

  1. Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian No. K/TU.330/234/VIII/2002, tanggal 29 Agustus 2002, perihal Sosialisasi Agropolitan Tk. Nasional, yang ditujukan kepada Menteri Pertanian RI.


  1. Surat Menteri Pertanian RI No. 312/TU.210/A/X/2002, tanggal 16 Oktober 2002, perihal Program Rintisan Kawasan Agropolitan Tahun 2003. Rintisan kawasan agropolitan untuk tahun 2003 sementara bertambah menjadi 35 kabupaten, yaitu 8 kabupaten lama (rintisan tahun 2002) dan 27 kabupaten usulan baru, yang ditujukan kepada : 1) Gubernur seluruh Indonesia, 2) Bupati/Walikota yang bersangkutan.

  1. Surat Menteri Pertanian RI no. 357/TU.210/A/XII/2002, tanggal 2 Desember 2002, perihal Fasilitasi Program Agropolitan, yang ditujukan kepada : 1) Menteri Kimpraswil, 2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindag, 3) Menteri Nakertrans, 4) Menteri Koperasi & UKM, dan 5) Menteri Kelautan & Perikanan.


  1. Surat Menteri Pertanian No. 37/TU.210/A/II/2003, tanggal 17 Pebruari 2003, perihal Sinkronisasi Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan. Mulai tahun 2003 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan menjadi Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan, yang ditujukan kepada :1) Menteri Kimpraswil, 2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindag, 3) Menteri Nakertrans, 4) Menteri Koperasi & UKM, 5) Menteri Kelautan & Perikanan, 6) Gubernur seluruh Indonesia, dan 7) Bupati/ Walikota pelaku Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan.

10.  Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian No. 15/Kep./OT.210/2/ 2003, tanggal 24 Pebruari 2003, tentang Pembentukan Pos Simpul Koordinasi ( POSKO ) Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan. Ketua Posko Ir.Suwandi,MM (Pusbangwiranis), Sekretaris Ir. A. Herwono, alamat Kampus Deptan Gedung D Lt. VII, Jln. Harsono RM No. 3, Ragunan-Ps. Minggu, Jaksel, Telp/Fax. 021-78842367.


11.  Surat Menteri Pertanian RI No. 155/TU.210/A/VI/2003, tangggal 23 Juni 2003, perihal Pengembangan Kawasan Agropolitan, yang ditujukan kepada : 1) Gubernur seluruh Indonesia, 2) Bupati/Walikota yang bersangkutan.


Sebenarnya, kebijakan melalui pencanangan kota Batu menjadi kota agropolitan tidaklah  akan menjadi ancaman lingkungan bila dirancang dan diatur dengan baik dan seksama, bahkan bisa menjadi sebaliknya, sebagai program yang turut mendorong penyelamatan lingkungan.
Sebagaimana telah di singgung di Bab I, pada point latar belakang masalah, tidak ada salahnya, jika Pemkot Batu memetakan kembali fungsi wilayah terkait program agropolitan ini. Menetapkan wilayah hutan secara tegas, dan membatasi wilayah lahan pertanian dengan jelas, lahan usaha agro dan seterusnya menurut konsep ekosistem yang benar. Sebab, bila tidak demikian, maka semua kebijakan pembangunan tersebut akan bermuara pada kerusakan lingkungan utamanya hutan kota Batu di kemudian hari.
Sampai saat ini, data terakhir menunjukkan, bahwa wilayah hutan yang masih dikuasai Perhutani yang sesungguhnya hampir semuanya berstatus hutan lindung di kawasan Batu tinggal seluas 5.900 hektar. Namun, secara keseluruhan wilayah Perhutani VIII Kawasan Pemangku Hutan Wilayah Malang di sekitar Kota Batu itu mencapai 14.600 hektar. Kawasan ini meliputi hutan Punten, dan Oro-Oro Ombo. Dengan demikian, menurut pihak perhutani, wilayah hutan yang telah berubah menjadi lahan pertanian di Batu sejak eforia reformasi tahun 1998 hingga sekarang mencapai 1.200 hektar. Demikian menurut Asisten Perhutani Kawasan Pemangku Hutan VIII Wilayah Malang Santjoko seperti dikutip wartawan Kompas.
Seiring dengan berkurangnya kawasan hutan tersebut, data lain menunjukkan, bahwa kerusakan hutan di wilayah Batu yang diakibatkan baik oleh penebangan liar maupun pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan ekonomi selama tahun 2000 hingga 2003 saja telah mematikan sejumlah titik mata air yang semula berjumlah 111 menjadi tinggal 56 saja. Data ini menunjukkan begitu cepat dan luasnya dareh hutan yang rusak hanya dalam tempo 3 tahun, lalu bagaimana nasib hutan di Batu dalam 5 atau 10 tahun mendatang bila tidak ada upaya serius dari Pemda Batu untuk melindungi dan merehabilitasi.
Perlindungan wilayah hutan tidak saja terkait dengan kesadaran masyarakat, namun yang lebih penting adalah kendali pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung, kemudian dilanjutkan dengan penegakan hukum yang konsisten di lapangan.
Persepsi untuk menjadikan kota batu sebagai kota agropolitan telah terlanjur tersebar ke dalam perangkat-perangkat ekonomi di berbagai sektor, seperti sektor pertanian, usaha wisata, kegiatan perdagangan, menggerakkan sistem-sistem dalam sektor tersebut menuju perwujudan program agropolitan, Kesemuanya mempengaruhi satu sama lain, sektor pertanian kian terpengaruh oleh pasar, pasar kian terpengaruh oleh sektor pariwisata, dan sektor pariwisata kian terdorong dan termotivasi oleh pencanangan program agropolitan, sebab secara yuridis mereka akan terlindungi melalui kebijakan daerah tersebut. Sementara di sisi lain, Pemkot Batu sendiri belum memiliki peraturan dan perangkat yang memadai untuk melindungi kelestarian lingkungan khususnya kawasan hutan sebagai dampak dari program tersebut.
Pemetaan kawasan hutan secara jelas dari kawasan pertanianpun belum terjamin oleh penyerobotan yang dilakukan oleh para petani holtikultura secara dima-diam, seperti kasus yang penyerobotan tanah arboretum yang telah dibeli oleh Jasa Tirta pada tahun 1980 an seluas 11 hektar oleh para petani seluas empat kali empat puluh meter dan ditanami wortel. Kasus ini membuktikan betapa sulitnya mengharapkan kesadaran masyarakat untuk turut menjaga keberadan hutan di Batu ini, sehingga salah satu jalan solusi yang bisa dilakukan dalam waktu cepat adalah tersedianya aparat atau petugas pelindung hutan, ataupun polisi hutan yang memiliki integritas dan kemampuan tinggi, di dukung oleh prasarana dan perangkat hukum yang memadai.
Langakah lain, bila pemda Batu hendak memberikan ijin usaha atau hak kelola hutan, maka harus di buat perjanjian yang menjamin peruntukan lahan tersebut untuk usaha yang berdaya guna secara ekonomi dan lingkungan, yaitu usaha yang turut mendorong terpeliharanya hutan tersebut seperti hutan wisata atau wahana wisata seperti kawasan coban rondo, dan harus mengurangi izin pembangunan kawasan wisata agro di wilayah-wilayah lereng gunung, sebab pembangunan model wisata seperti itu tidak mendorong ke arah pelestarian tanaman hutan, melainkan tanaman holtikultura yang tidak mempunyai kekuatan tangkal dan simpan air yang kuat ( apel, klengkeng, leci) yang tidak dapat mencegah terjadinya longsor dan banjir seperti yang terjadi pada tahun 1990. Di samping itu, model wisata seperti ini mau tidak mau akan mendorong tumbuhnya kawasan-kawasan pemukiman dan kawasan hiburan baru di sekitarnya, maka kawasan hutan akan kian terdesak, sementara kawasan yang ada adalah kawasan dataran tinggi yang berbukit namun tanpa tanaman penyangga air, sehingga dalam waktu dekat akan sangat rentan terhadap bahaya longsor dan banjir. Kawasan puncak akan mengalami longsor, sedangkan kawasan kota yang terletak di kaki-kaki bukit akan mengalami bencana banjir. Terlebih pembangunan kawasan wisata agro ini bukanlah melalui proses rahabilitasi lahan yang sudah gundul untuk kemudian di kondisikan menjadi lahan wisata, melainkan dilakukan dengan membuka lahan-lahan yang sebelumnya merupakan kawasan hutan. Maka program pemberdayaan lahan ini sama sekali tidak memberikan sumbangan berarti bagi kelesetarian hutan, melainkan mendatangkan masalah lingkungan yang sangat besar dan dari waktu-ke waktu akan terus membesar dengan pesat. 
Sebenarnya, setahun yang lalu, Presiden Megawati pernah menyampaikan kekhawatirannya tentang kegiatan penebangan hutan penyangga air sungai Bratas yang kian tak terkendali di kota Batu. Sehingga untuk menindak lanjutinya Imam Kabul mengeluarkan keputusan wali kota yang terhitung tanggal 1 juni 2003, akan melarang kegiatan penebangan apalagi penjarahan hutan. Namun kurangnya pengawasan di lapangan rupanya menjadi masalah serius bagi upaya perlindungan dan penyelamatan hutan ini.
Suatu kebijakan pembangunan jelas akan selalu terkait dengan kompleksitas lingkungan, baik itu lingkungan sosial maupun lingkungan alam sebagai ekosistem. Keduanya saling berinteraksi satu sama lain, masyarakat dengan struktur ekonomi berbasis holtikultura akan dapat menjadi faktor penentu yang lebih besar terhadap keselamatan hutan dari pada masyarakat dengan struktur ekonomi berbasis perdagangan ataupun kelautan, sebab masyarakat dengan struktur ekonomi berbasis holtikultura akan sangat terkait dengan kegitan perluasan lahan yang menyentuh wilayah-wilayah subur yang cenderung merupakan wilayah resapan air seperti hutan. Kesimpulannya, suatu kebijakan akan dapat mendorong suatu masyarakat ke dalam struktur ekonomi tertentu. Maka kebijakan untuk menjadikan Batu sebagai Kota agropolitan akan mendorong penduduk Batu menuju masyarakat dengan struktur ekonomi berbasis pertanian khusunya tanaman holtikultura. Bila separuh saja dari penduduk Batu memilih mengembangakan usaha ini, maka sudah berapa ribu hektar tanah subur yang mereka perlukan, dan pada akhirnya hutanlah yang akan menjadi tumbalnya. Suatu bentuk analisis yang logis harus kita lakukan terhadap program agopolitan Kota Batu ini, analisis yang terkait dengan keselamatan lingkungan khususnya hutan.
Oleh karena itu, alangkah lebih bijak jika para pengambil keputusan seperti pemerintah daerah kota Batu melihat sektor ekonomi secara ekologis, mengawinkan keduanya tanpa harus ada yang dikorbankan. Dengan tidak adanya kebijakan pemerintah yang berpihak pada pelestarian hutan, maka dapat diprediksi bahwa kualitas hidup kita secara ekologis akan terus menurun dalam waktu dekat.
Sesungguhnya resiko kerusakan alam yang diakibatkan oleh kegiatan perambahan dan pembangunan wisata agro tidak kalah membahayakan dari kegiatan industri dan pertambangan. Bila industri dan pertambangan mencemari kualitas air dan udara, serta struktur tanah, maka kegiatan perambahan untuk ladang dan agro wisata pun mengancam persediaan kandungan air bawah tanah dan kuantitas O serta persoalan struktur tanah seperti terjadinnya banjir dan tanah longsor yang setahun lalu menimpa permandian air panas Pacitan dan hutan wisata Bahorok.
Memang, persoalan lingkungan merupakan persoalan yang multidimensi dan lintas sektoral, tidak semata-mata terkait dengan persoalan penegakan hukum oleh pembuat keputusan, pengentasan kemiskinan, penyuluhan, namun juga terkait dengan sistem kultur. Masyarakat badui di Banten, memiliki kultur yang memposisikan komponen hayati setara dengan keberadaan manusia, meresap dalam sistem pranata mereka, status individu, sehingga alam tidak menjadi obyek eksploitasi semata. Mungkin kita tidak perlu memiliki kultur yang sebangun dengan suku Badui tersebut, namun setidak-tidaknya kita memiliki kesadaran tentang ketergantungan manusia pada kelestarian alam, kesadaran akan bahaya kerusakan keseimbangan ekosistem yang ditopang dengan perangkat dan penegakan hukum.
Oleh karena itu, persoalan lingkungan yang mengacam kelestrian sistem hayati kotatif Batu sesungguhnya persoalan multidimensi. Ia terkait dengan persoalan ekonomi, persoalan penegakan hukum, persoalan kebijakan pembangunan, kultur sosial, dll. Namun pangkal utama yang menyebabkan persoalan ekonomi dan hukum menjadi ancaman lingkungan adalah ketika kebijakan pemerintah tersebut mementahkan kemampuan hukum untuk mengendalikan keadaan lingkungan dan turut mendorong motivasi ekonomi mengancam kelestrian ekosistem dengan membuat kebijakan yang kontraproduktif bagi upaya perlindungan alam terutama hutan. Orientasi kebijakan pemerintah yang turut mendorong kegiatan usaha yang merugikan kelestarian lingkungan sesungguhnya mementahkan kekuatan hukum dalam melestarikan lingkungan. Jadi, orientasi wisata yang tidak berbasis kesadaran lingkungan akan cenderung melihat alam sebagai sumber pemasukan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan bahaya lingkungan di kemudian hari.
Tidak dinafikan, memang ada beberapa upaya penyelamatan hutan yang dilakukan oleh pihak perhutani, seperti penanaman kembali pohon-pohon pinus di kawasan yang gundul (reboisasi). Menurut perhutani mereka sudah melakukan upaya maksimal guna mengembalikan keadaan hutan, mereka memiliki beberapa lokasi penyemaian benih. Lokasi itu meliputi wilayah Coban Rondo, Coban Talun, Poncokusumo, Dampit, Tumpang, dan Kepanjen. Lama pembibitan sekitar 10 bulan tiap tahun, dan hasilnya segera didistribusikan ke lahan gundul. Penanamannya dilakukan pada tiga bulan basah, yakni November, Desember, dan Januari.
Berdasarkan penjelasan pihak perhutani tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak dapat berharap banyak terhadap kegiatan reboisasi ini, begitu lama proses yang mereka perlukan untuk menanam benih-benih tersebut, roboisasi bergerak tidak secepat mesin senso milik para pengusaha wisata agro maupun kampak para perambah, tanaman pinus membutuhkan masa 3-7 tahun untuk dewasa, sedangkan kegiatan perambahan bergerak setiap hari dan hanya memerlukan kurang dari 1 menit untuk merobohkan satu pohon pinus, belum lagi  karena lemahnya pengawasan atau lain hal yang menyebabkan benih yang baru ditanam itu mati. Maka persoalan lingkungan dan kawasan hutan di Kota Batu ini bukan semata persoalan kesadaran perbaikan namun juga kesadaran pencegahan dan penyelamatan melalaui peraturan daerah yang memihak lingkungan dan penegakan hukum.

B. Pembangunan Berkelanjutan untuk Perlindungan dan Perbaikan lingkungan ( terutama kawasan hutan ) di kota Batu.
                  Kota Batu sesungguhnya merupakan kawasan perbukitan yang terbagi menjadi tiga peruntukan wilayah, yaitu satu untuk kawasan pumikaman dan usaha, yang kedua untuk kawasan pertanian dan ladang, dan yang ketiga merupakan kawasan hutan yang kebanyakan merupakan hutan pinus. Namun tingakat prosentase luas lahan untuk perbadingan ketiga kawasan tersebut sudah sangat tidak berimbang. Kawasan pemukiman dan usaha sudah menempati 38 % lahan, kemudian lahan pertanian dan ladang menempati 45 % lahan, sisanya  17 % merupakan kawasan hutan.
                  Kawasan pemukiman dan usaha sudah barang tentu merupakan kawasan yang akan terus meluas dengan sendirinya secara cepat, yang kemudian akan menggeser kawasan pertanian dan hutan, untuk kawasan pertanian yang tergeser oleh kawasan pemukiman kita dapat melihatnya di kota Malang sendiri, seperti kawasan di seputar kampus ITN 1, Joyo Grand dan kawasan seputar kampus yang baru berdiri lainnya. Sedangkan yang akan terjadi di Kota Batu adalah kasus yang tidak pada umumnya menimpa kawasan perkotaan seperti Malang, tapi yang terjadi adalah kawasan pertanian dan ladang baik semata-mata untuk kegiatan pertanian maupun yang dijadikan untuk kawasan usaha wisata menggeser kawasan hutan lebih cepat dari yang dilakukan oleh kawasan pemukiman. Dan ini dipercepat karena suatu program pembanguan wilayah dan kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh Pemkot Batu yang berusaha menjadikan kota Batu sebagai kota Agropolitan.
                  Sesungguhnya, semua kawasan di kota Batu merupakan lahan subur yang tetap potensial untuk ditanami berbagai jenis tanaman holtikultura, baik itu di lereng maupun di kaki-kaki bukit ataupun di sekitar kawasan pemukiman. Aliran air yang mengalir mampu menjangkau semua wilayah di kota Batu. Sehingga mengembangkan sejenis usaha-usaha koltikultura di Kota Batu bisa dilakukan dengan tidak harus menjamah kawasan-kawasan hutan yang selama ini menjamin pasokan air dan temperatur udara bagi kota Batu. Menjamah kawasan hutan untuk kegiatan usaha dan pertanian yang ada di dataran tertinggi kota Batu merupakan tindakan yang amat fatal,  sebab dengan merusak kawasan itu yang hutannya merupakan lokasi sumber mata air yang mengaliri wilayah Batu serta paru-paru kota yang telah menjaga suhu udara dan iklim yang baik bagi setiap usaha pertanian holtikultura seperti apel, maka sama saja dengan merusak tempat usaha mereka untuk jangka panjang. Bila hutan di Batu terus di tebang, maka titik mata air yang tinggal 56 titik tersebut dalam jangka waktu 5 tahun dapat rusak semua yang berakibat pada rusaknya struktur tanah akibat tidak dialiri air, lalu berlanjut pada memanasnya suhu karena mulai hilangnya hutan sebagai pusat produksi O.
                  Maka, demi menjaga kelestarian alam khususnya hutan yang menjadi penjaga keseimbangan ekosistem, pemetaan kembali fungsi lahan di suatu wilayah di Kota Batu perlu dilakukan sesegera mungkin, kemudian didukung oleh perda-perda yang akan memberikan sangsi tegas bagi setiap aksi pelanggaran. Oreintasi untuk menjadikan kota Batu sebagai kota agropolitan harus didukung oleh kontrol yang kuat di lapangan atas fungsi  lahan, jangan sampai terulang kembali pembangunan kawasan wisata terutama wisata agro dibangun di atas lahan yang dulunya merupakan kawasan hutan, harus ditegaskan batas minimal jarak kawasan wisata dengan kawasan hutan, serta dibatasi fasilitas yang akan berdiri di sekitar kawasan tersebut. Sebab seringkali pembangunan suatu kawasan wisata akan diikuti oleh pembanguan fasilitas-fasilitas lain dengan alasan penunjang sarana wisata.
                  Pemkot Batu juga harus bisa mengendalikan pergerakan para petani ladang yang beraktifitas di perbatasan hutan-hutan milik perhutani yang semunya berstatus hutan lindung. Seringkali para petani ini melewai batas wilayah mereka. Bahkan bila perlu, Pemkot Batu seharusnya membeli kembali lahan-lahan petani holtikultura yang berada di sekitar hutan, agar luas lahan hutan dapat ditingkatkan kembali.
                  Bila perlu, Pemkot Batu dapat mengajak para LSM untuk bekerjasama mematau penggunaan lahan oleh para pengelola tempat-tempat wisata maupun para petani ladang, memberikan sangsi yang tegas dan cepat kepada para pelanggar seperti pencabutan izin usaha dan melanjutkannya ke proses hukum. Membentuk tim khusus yang bekerja untuk memantau dan menyusun langkah-langkah hukum bagi setiap pelanggaran.
                  Semua program penyelamatan dan perlindungan alam terutama hutan diperlukan langkah yang terkoordinasi antara semua pihak. Pemkot harus menyediakan perda yang mendukung langkah tersebut, kemudian pihak berwajib seperi kepolisian dan kehakiman harus menyediakan perangkat dan aparat yang memadai di lapangan yang memiliki integritas tinggi, pihak perhutani harus dengan sigap melakukan tindakan reboisasi terhadap lahan yang rusak, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat harus terus memberikan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan bagi kita semua.
                  Pembangunan wilayah Batu, harus didasarkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mempertimbangkan resiko-resiko lingkungan di masa datang atas semua kebijakan yang diambil di saat ini. Pertimbangan ekonomi tidak boleh lepas dari pertimbangan ekosistem. Dengan demikian, hasil pembangunan yang diraih, tidak akan mendatangkan resiko lingkungan di masa yang akan datang. Pembangunan kawasan wisata harus mengacu pada prinsip ADL, yaitu tidak boleh berada pada kawasan yang merupakan kawasan resapan air, harus menyediakan lahan hijau sebagai konpensasi dari pembangunan gedung-gedung dan jalan beraspal.



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

            Dari uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
  1. Resiko lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan Pemkot Batu untuk mengarahkan pembangunan wilayahnya sebagai kota Agropolitan telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang disorientasi, yaitu kebijakan yang lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan mengabaikan faktor keselamatan keseimbangan ekosistem utamanya hutan. Terlebih kebijakan ini tidak disertai oleh perangkat-perangkat hukum dan aturan yang jelas yang menjamin peruntukan wilayah yang sesuai dengan prinsip keseimbangan alam. Masyarakat dan perangkat bisnis serta perdagangan telah bergerak ke arah sistem ekonomi yang disandarkan pada upaya pengambilan nilai ekonomi dari alam terutama hutan dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip ADL.
  2. Pemkot Batu dapat menggunakan sistem pembanguan agropolitan dengan tidak mengorbankan keseimbangan ekosistem. Membuat aturan tentang peruntukan wilayah yang jelas, menjalankan prinsip-prinsip ADL dalam setiap kebikan pembangunan, serta membebankan keharusan membuat kawasan hijau kepada para pengusaha yang menggunakan lahan untuk pembangunan fasilitas non hayati-nabati sebagai kompensasi lahan.
  3. Penulis mengakui bahwa memang tidak mudah melaksanakan semua yang dipaparkan di atas, benar-benar tidak mudah, namun itulah satu-satunya pilihan yang harus kita lakukan segera bila kita masih ingin melihat betapa indah dan sejuknya air mengalir dan hutan yang hijau. Kita tidak akan menyadari benar betapa berharganya apa yang kita miliki saat ini di Batu khususnya dan Malang pada umumnya sebelum semuanya hilang dan berganti dengan kota yang kering dan panas. Semoga kita semua mau merenung dan berbuat segera demi hari-hari yang sejuk dan indah.

B. Saran

Bagi para peminat studi ekologi secara umum, dan pemerhati kelestarian hutan khususnya, pengkajian tentang kebijakan pembangunan daerah di era otonomi ini dalam kaitannya terhadap upaya pelestarian dan perlindungan alam terutama hutan merupakan dimensi yang paling dominan. Usaha kita dari berbagai lini dapat gagal bila tidak di dukung oleh peratuaran daerah yang betul-betul memihak. Penegakan hukum di lapangan akan mandul bila perda memberikan keluluasaan bagi setiap pelanggaran di lapangan. Kesadaran masyarakat akan sulit diharapakan bila pemerintah daerah memberikan rangsangan terahadap pola usaha yang merusak alam melalui kebijakan-kebijakan pembangunan dan ekonominya. Karena itulah, kejian tentang kebijakan pembangunan daerah dalam kaitannya terhadap pelindungan dan pelestarian alam merupakan dimensi yang paling penting untuk selalu kita kaji dalam studi ekologi dan persoalan yang paling mendesak untuk selalu kita pertanyakan dan kita gugat keberadaanya dalam kancah pembangunan daerah.








DAFTAR PUSTAKA


            Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan, Jakarta: PT. Djambatan, 2001.
            Darsono Wisadirono, Paradigma Pembangunan dan Lingkungan, Malang: Pascasarjana Brawijaya, 2003.
            Susanti Yunita Dewi, Laporan Penelitian Operasional Agrokusuma wisata, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2000.
            Kompas Cyber Net, Pemetaan Lahan Hutan Perhutani di Batu Harus Dipertegas, 13 Oktober 2002.
            Pakarti, Luas Kerusakan Hutan di Batu tahun 2000 – 2003, Malang: LSM Pakarti, 2003.


[1] Darsono Wisdirono, Paradigma Pembangunan dan lingkungan, Malang: Brawijaya, 2003. Hlm. 1
Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta: Djambatan, 2001. Hlm. 158 dan 58.