Aktivitas AKN-SB

Aktivitas AKN-SB
Penerimaan Mahasiswa Baru T.A. 2014/2015

Rabu, 28 Maret 2012

OTONOMI DAERAH, LAPANGAN KERJA, SERTA DAMPAKNYA TERHADAP MOBILITAS PENDUDUK


OTONOMI DAERAH, LAPANGAN KERJA, SERTA DAMPAKNYA TERHADAP MOBILITAS PENDUDUK

Dr. Taufiq Ramdani, M.Sos


A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era otonomi daerah, dimana status kependudukan yang terkait dengan status kedaerahan seseorang dipertanyakan “keasliannya” (putra daerah-non putra daerah), maka muncullah suatu kompleksitas ketenagakerjaan tersendiri. Setiap ada penawaran lapangan kerja khususnya dalam penjaringan pegawai sipil daerah, maka beredar anggapan bahwa status kedaerahan seseorang (putra daerah - nonputra daerah) menjadi salah satu faktor penentu tersendiri dalam pertimbangan kelulusan seseorang dalam proses penjaringan. Permasalah lanjutan yang muncul dari kompleksitas tersebut adalah pengaruhnya terhadap arus mobilitas penduduk (dalam hal ini pencari kerja). Setiap orang bila hendak mencari kerja dalam lapangan tenaga kerja negeri sipil, maka ia akan mempertimbangkan untuk kembali ke daerah asalnya, sebab hal tersebut terkait dengan peluang yang dilahirkan dari perkembangan birokrasi di era otonomi daerah ini.
Persoalan ketenagakerjaan yang muncul dari berbagai kebijakan di era otonomi daerah ini secara tidak langsung memberi andil yang cukup signifikan terhadap gerak penduduk ke daerah asalnya ataupun Gerakan Kembali Ke Desa (GKD). Pencari lapangan kerja berbondong-bondong kembali ke daerah atau desa asalnya karena terkait dengan peluang kerja yang pada tahap selanjutnya memunculkan persoalan mobilitas penduduk. Bahkan, pencari kerja pada lulusan tingkat kesarjanaan yang dulunya seringkali menjatuhkan pilihan tujuan mobilitas adalah daerah perkotaan, atau paling tidak dia enggan kembali ke daerah asalnya kini mulai tersetting oleh “aturan main” ketenagakerjaan di era otonomi daerah ini, bahwa peluang lebih besar di daerah asal.
Mobilitas penduduk memang terkait erat dengan persoalan lapangan kerja, ketersediaan lembaga pendidikan formal, serta tingkat kesejahteraan yang berhubungan dengan ketersediaan sumber daya alam. Ketiga variabel tersebut di atas memiliki keterkaitan satu sama lain. Ketika seseorang hendak meningkatkan derajat ekonominya, maka ia akan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap produktif untuk tujuannya tersebut. Orang tersebut akan melakukan pergerakan domisili (mobilitas penduduk) guna mencari lapangan kerja di daerah lain yang diduga berpotensi optimal, atau mencari daerah penyanggah atau penyedia lembaga pendidikan yang dapat mengantarnya ke jenjang lapangan kerja, atau mencari daerah yang kaya akan sumber daya alam untuk peningkatan standar upah dan kualitas hidup. Jadi kedua variabel (Lembaga Pendidikan Formal dan Sumber Daya Alam) tersebut sama-sama dapat diarahkan oleh seseorang ke sektor lapangan kerja.
Kompleksitas lain yang ditimbulkan oleh mobilitas penduduk di berbagai wilayah yang didorong oleh prospek kesempatan kerja dalam era otonomi daerah yaitu rehomogenitas komunitas penduduk daerah tersebut. Heterogenitas penduduk suatu daerah karena adanya mobilitas penduduk terkait dengan terbukanya kesempatan kerja tanpa melihat keaslian status domisili di era praotonomi daerah dapat akan segera berbalik kembali. Demikian bahwa persoal`n lapangan kerja di era otonomi daerah ini melahirkan kompleksitas pergerakan penduduk yaitu kembalinya pencari kerja ke daerah asal.
Dalam kerangka struktural, persoalan lapangan kerja yang berarti terkait dengan sektor ekonomi, dalam banyak kasus seringkali melatarbelakangi proses mobilitas penduduk yang umumnya terjadi dalam konteks urbanisasi. Namun dengan kehadiran era otonomi daerah, persoalan lapangan kerja tidak lagi mempola mobilitas penduduk dalam konteks urbanisasi semata namun lebih pada pengertian kembali ke daerah asal.
Berangkat dari alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup relefan untuk dikatakan bahwa persoalan tenaga kerja dalam era otonomi daerah ini dapat memompa lebih cepat pertumbuhan penduduk di desa-desa.
Pencari kerja di sektor swasta bisa saja tidak terpengaruh oleh kebijakan tentang penerimaan tenaga kerja negeri sipil yang berkembang di era otonomi daerah ini, sebab secara umum, sektor swasta tidak tersetting untuk merubah kebijakan penerimaan perkerja dengan pertimbangan status daerah asal pelamar namun lebih pada pertimbangan skill/keahlian, namun sedikit tidak juga terkondisikan oleh perkembangan tersebut.
Persoalan lanjutan yang ditimbulkan oleh kompleksitas kesempatan kerja di era otonomi daerah adalah keterpurukan pencari kerja / tenaga kerja daerah marginal dari investasi, kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Dampak lanjutan dari situasi ini adalah kian meningkatnya mobilitas tenaga kerja ke luar negeri (migrasi)1 seperti TKI. Menjadi TKI ke luar negera pada akhirnya menjadi pilihan utama terakhir guna mengatasi sempitnya lapangan kerja lokal-nasional dan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan.
Dalam pandangan Raveinstein, keputusan melakukan migrasi tidak lepas dari pengaruh sekeliling sang migran terutama keluarga, namun tidak dapat dinafikan pula bahwa daya tarik daerah tujuan (sentripetal) dan daya dorong daerah asal (sentrifugal) berada pada urutan terpenting dalam realitas pergerakan penduduk/tenaga kerja sementara ini. Keterpurukan kondisi ekonomi daerah asal, rendahnya gerak investasi yang berakibat pada sempitnya lapangan kerja dan lambatnya perputaran roda ekonomi, atau persaingan yang tinggi dalam bursa lapangan kerja karena tuntutan tingkat pendidikan dan keterampilan menjadi daya dorong (sentrifugal) tersendiri bagi pencari kerja di daerah-daerah marginal. Gerak mereka untuk mencari kerja ke daerah lain terkendala oleh prospek lapangan kerja yang ditimbulkan oleh penonjolan status kependudukan atau keterkaitan (keaslian) dengan daerah tujuan. Kesulitan besar akan dihadapi oleh daerah-daerah marginal yang tidak memiliki kemampun untuk memproduksi lapangan kerja yang cukup untuk penduduknya, sementara daerah tersebut mengahadapi gelombang kedatangan kembali penduduknya yang bertubi-tubi di era otonomi daerah ini.
Berbagai daerah, sejak diberlakukannya otonomi daerah ini berlomba-lomba untuk mengimpelentasikan semacam keberpihakan pada putra daerah sebagai “pembalasan” atas kebijakan praotonomi daerah yang mengimpor pegawai-pegawai negeri / pekerja ke daerah-daerah. Kini bahkan untuk suatu kedudukan kepegawaian di sektor birokrat seperti menjadi seorang bupati atau walikota harus memiliki keterkaitan dengan istilah “putra daerah”. Realitas tersebut memang implementasi dari keberpihakan pada nasib putra daerah, bahwa masih banyak penduduk lokal yang mampu menduduki suatu kedudukan dalam bursa lapangan kerja dan mereka juga membutuhkan pengakuan dan penempatan tersebut.
Mobilitas penduduk yang timbul sebagai dampak dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan di era otonomi daerah ini memiliki corak tertentu. Bahwa mobilitas penduduk terjadi di masa-masa penjaringan pegawai negeri, dan penduduk yang melakukan mobilitas tersebut sesungguhnya hanya kembali ke daerah asalnya, sehingga gerak ini dapat pula diamati sebagai Gerakan Kembali Ke Desa (GKD).

B. Rumusan Masalah:
Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah berikut ini:
  1. Sejauhmana kompleksitas peluang kerja yang ditimbulkan di era otonomi daerah mempengaruhi mobilitas penduduk ?
  2. Pembenahan apa yang perlu dilakukan guna menetralisir pengaruh negatif dari mobilitas penduduk yang bergerak sebagai akibat dari kompleksitas peluang tenaga kerja di era otonomi daerah ?

C. Tujuan

Penulisan karya ilmiah ini ditujukan pada dua orietasi penting:
  1. Bertujuan untuk mengkaji sejauhmana kompleksitas kesempatan kerja yang ditimbulkan dari berbagai kebijakan perekrutan tenaga kerja di era otonomi daerah ini.
  2. Bertujuan untuk menemukan formula pembenahan teoritis yang dapat menetralisir dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari mobilitas penduduk yang timbul sebagai dampak dari komplekstas kesempatan kerja di era otonomi daerah ini.

D. Kegunaan

Karya ilmiah ini diharapkan akan berguna bagi tujuan teoritis dan praktis.
  1. Tujuan teoritis: memperkaya khasanah keilmuan di bidang sosial (sosiologi) khsusunya kajian terhadap gerak penduduk dan angkatan kerja (migrasi).
  2. Tujuan praktis: tinjauan terhadap berbagai kebijakan terkait dengan kesempatan kerja yang berhubungan dengan pengaruhnya terhadap gerak penduduk (mobilitas penduduk).







BAB II

PEMBAHASAN


A. Peluang Kerja di Era Otonomi Daerah dan Mobilitas Penduduk

Peluang kerja tidak terlepas dari orientasi kebijakan politik, sosial-udaya, ekonomi (pembangunan). Begitu peluang kerja terinterpensi oleh muatan politis atau ideologi tertentu, dimisalkan ideologi kapitalis atau komunis, maka orang yang memiliki hubungan struktural ataupun kulural dengan ideologi tersebut tentunya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan lapangan kerja yang tersedia dibandingkan “pihak luar” yang berposisi antagonis terhadap ideologi tersebut atau paling tidak ia dalam status out group. Di sinilah sistem kerja konsep in group dan out gorup bekerja. In Group merupakan kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasi dirinya, kelompok sosial dalam hal ini terkait dengan kesukuan, etnisitas, putra daerah-non putra daerah. Sedangkan out group diartikan oleh individu sebagai kelompok yang menjadi lawan atau berbeda dengan in-group-nya (Soekanto, 2002: 123).
Maka, analisis teoritis terhadap bagaimana keterkaitan orientasi kebijakan penjaringan tenaga kerja di era otonomi daerah ini dengan kesempatan kerja serta dampaknya terhadap mobilitas penduduk tentunya dapat dipahami dari proposisi tersebut di atas.
Status kedaerahan (putra daerah-nonputra daerah) melahirkan dikotomi tak berimbang dalam bursa penjaringan tenaga kerja di era otonomi daerah ini, sehingga melahirkan semacam stratifikasi terkait dengan status pengakuan. Non putra daerah akan menjadi kelas kedua, dan putra daerah akan menjadi kelas pertama (kompleksitas superioritas dan imperioritas).
Dampak lanjutan dari kondisi tersebut di atas, bahwa kelas yang merasa teralokasi sebagai kelas imperior atau kelas kedua akan mencari pengakuan untuk mengatasi rasa imperiornya ke daerah lain yang tentunya ke daerah sendiri atau daerah asal. Maka mobilitas penduduk menjadi pilihan dan alternatif yang tak terhindarkan dari kasus tersebut di atas. Banyak orang tentu akan merasa memiliki kepercayaan diri untuk tampil sebagai pencari kerja di daerahnya sendiri ketika status kedaerahan disorot dalam bursa lapangan kerja di daerah lain. Maka dampaknya daerah marginal yang tidak memiliki kemampuan memadai untuk memproduksi dan menyediakan lapangan kerja bagi gelombang mobilitas penduduk yang kembali ke daerah asalnya akan menghadapi situasi yang sangat sulit, seperti peningkatan jumlah pengangguran pada tingkat usia produktif. Terkait dengan situasi penyebabnya, maka pengangguran yang muncul sebagai akibat dari kompleksitas alokasi peluang kerja di era otonomi daerah ini dapat digolongkan ke dalam pengangguran struktural yang terkait juga dengan jenis pengangguran lainnya. Adapun jenis pengangguran bila dilihat dari penyebab terjadinya, maka tipe pengangguran dapat digolongkan ke dalam 8 jenis berikut:
  1. Pengangguran Konjungtural: pengangguran yang timbul karena “penurunan kegiatan ekonomi”. Pengangguran ini terjadi di dunia pada tahun 1929 dan 1982. Karena resesi ekonomi, sedangkan tampak nyatai di Indonesia pada tahun 1997 yang hingga awal tahun 1999 belum tampak mereda samapi saat ini sebagai dampak dari krisis moneter yang disulut oleh adanya musim kemarau berkepanjangan yang merupakan dampak ‘el-nino’, yang menyebabkan kegiatan ekonomi menurun.
  2. Pengangguran Struktural: pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi, misalnya dari struktur ekonomi agraris ke struktur industri akan menimbulkan pengangguran yang cukup banyak. Perubahan struktur semacam itu memerlukan jenis ketrampilan yang berbeda. Mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri akan menjadi penganggur.
  3. Pengangguran Friksional: pengangguran Friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan yang sementara sifatnya, misalnya karena kesulitan ketemunya fihak pencari kerja dan pencari tenaga kerja, umumnya disebankan oleh faktor kesenjangan komunikasi dan lokasi.
  4. Pengangguran Musiman: pengangguran yang terjadi karena pergantian musim.
  5. Pengangguran Teknologi: pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan pada teknologi produksi sehingga menggantikan tenaga manusia, atau membutuhkan tenaga-tenaga kerja baru yang terampil dan mampu untuk mengoperasikan teknologi tersebut.
  6. Pengangguran Muda: adalah suatu keadaan di mana para pemuda terkena proses pengangguran sebagai akibat dari usianya yang muda sehingga belum ada pengalaman kerja dan ditolak dalam penjaringan tenaga kerja.
  7. Pengangguran Keterbelakangan Kulural: pengangguran jenis ini diakibatkan oleh faktor antropologi budaya yang menghambat laju pembangunan..
  8. Pengangguran Isolasi Geografis: Jenis pengangguran ini dialami oleh masyarakat yang tinggal di wilayah yang terpencil ataupun seolah-olah terisolasi dari daerah lain yang lebih maju kegiatan ekonominya. Karena jauh dari kegiatan ekonomi maka lowongan kerja pun sangat terbatas, kadangkala bahkan tidak ada kegiatan ekonomi yang berarti.

Pada level pemegang kebijakan ketenagakerjaan, andil mereka terhadap kompleksitas mobilitas penduduk di era tonomi daerah adalah pada saat mereka tersetting untuk memberi kesan keberpihakan pada putra daerah di bursa lapangan kerja. Maka, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkanpun akan diwarnai oleh motivasi tersebut yaitu keberpihakan pada putra daerah. Analisis praktisnya adalah ketika di tingkat elit bursa kerja seperti penjaringan kepala daerah (bupati), begitu sang bupati merasa terselamatkan oleh status kedaerahannya dalam proses penjaringan dan pemilihan, tentunya ia akan memiliki kepentingan dan semacam hutang budi untuk bekerja dan membuat kebijakan yang menghargai status kedaerahan tersebut. Maka sekali lagi, non putra daerah akan merasa tersingkirkan dan pada akhirnya akan memilih menyingkir dan melakukan mobilitas domisili (mobilitas penduduk).
Mobilitas penduduk bila tersetting untuk hanya bergerak ke arah tertentu tanpa mepertimbangkan alokasi lapangan kerja yang tersedia, yang tentunya terkait dengan ketersediaan kekayaan alam, investasi, jumlah penduduk, lembaga pendidikan, pusat dan kegiatan perdagangan, maka akan berakibat pada munculkan kesenjangan kualitas daerah dan perkembangan daerah. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit serta ditunjang dengan kualitas pendidikan dan penduduk yang cukup tinggi tentunya akan jauh meninggalkan daerah lain yang berkondisi sebaliknya. Maka dari realitas tersebut dikhawatirkan akan lahirkan semacam kecemburuan antar daerah yang berujung terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Ekslufisme kesukuan bila mempengaruhi sistem penjaringan tenaga kerja akan melahirkan iklim tidak sehat dalam lingkungan kerja dan kemunikasi antar wilayah, sebab setiap orang akan mengidentifikasi orang lain dan dirinya sendiri dengan simbol kesukuan (putra daerah-non putra daerah), pada akhirnya iklim kerja (struktural dan kultural) akan terpengaruh dalam pola dikotomi tersebut.
Mobilitas penduduk terutama pada pola migrasi dan urbanisasi memang oleh beberapa penulis seperti Astrid P. Susanto, dikaji dalam dataran sebagai dampak-dampak lain non peluang kerja di daerah yang memudian melahirkan pola tersebut di atas. Astrid memaparkan mobilitas penduduk dari dampak berikut:
  1. Kemiskinan yang makin mencekam yang dihubungkan dengan sistem nilai masyarakat
  2. Nilai sosial budaya suatu masyarakat yang dapat berubah karena desakan ekonomi yang terlalu parah, sehingga lahirlah urbanisasi; urbanisasi akan lebih maju dengan tersedianya kesempatan kerja di kota dan makin meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan sebagai akibat (positif) pembangunan.
  3. Urbanisasi bagi kota sendiri mengakibatkan beberapa masalah sosial-ekonomi-budaya yang baru seperti: pertumbuhan nilai sosial, menurunya kualitas kebersihan kota dan kesehatan, meningkatnya bahaya kebakaran dan lain-lain, hal ini diakibatkan oleh peningkatan penduduk per km per segi di kota-kota (Astrid, 1984: 19).
Kini, kompleksitas yang melahirkan pola mobilitas penduduk adalah situasi terbalik dari yang diuraikan oleh Astri tersebut di atas. Saat ini mobilitas penduduk lebih berpola pada bentuk Gerakan Kembali ke Desa (daerah asal), dan penyebabkan tidak bertumpu pada persoalan perubahan nilai budaya karena desakan ekonomi semata, atau karena desakan ekonomi kemiskinan langsung, tetapi lebih karena masalah kesempatan kerja yang tersetting oleh kebijakan pro putra daerah di era otonomi daerah ini.
Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penduduk Indonesia secara absolut jumlahnya terus bertambah. Pada tahun 1970 jumlahnya 119 juta lebih berdasarkan sensus 1971, kemudian naik lagi menjadi 147, 5 juta berdasarkan sensus 1990. Selanjutnya diperkirakan pada tahun 2005 ini penduduk Indonesia akan meningkat lagi menjadi 230 juta lebih (Sarmito, 1987: 28). Bila diamati dengan realitas real di lapangan secara seksama maka pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia tersebut di atas lebih terkonsentrasi di pulau Jawa. Itu artinya bahwa pada kondisi tertentu seperti penerapan otonomi daerah ini, pulau Jawa akan penuh sesak oleh pencari kerja yang kembali ke daerah asalnya karena merasa memiliki pengakuan dan peluang di daerah asalnya. Maka pulau Jawa yang secara kuntitas/jumlah penduduk dan kualitas penduduk telah mendominasi akan semakin jauh mendominasi dan meninggalkan daerah lain. Jumlah penduduk jawa akan terus bertambah, kemudian berdampak pada pesatnya pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur perdagangan, pendidikan, hiburan dan transportasi. Sebaliknya daerah pelosok wilayah timur semisal Maluku Utara dengan kekayaan daerah yang terbatas, kuantitas dan kualitas penduduk (ketrampilan pragmatis) yang relatif sedikit akan kian tertinggal dengan daerah lain. Maka kondisi tersebut akan berdampak pada kian senjangnya kualitas dan kuantitas perkembangan antara daerah di Indonesia. Daerah yang kaya Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia baik dalam kualitas maupun kuantitas akan semakin berkembang jauh meninggalkan daerah yang relatif miskin Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.

B. Analisis Dampak Alokasi Peluang Kerja Di Era Otonomi Daerah dan Solusinya.
Mobilitas penduduk yang mengarah pada satu pola tertentu tentunya akan menegasikan pola-pola lain yang dapat saja memberi kontribusi positif. Pola pergerakan penduduk yang lahir dari akibat alokasi kesempatan kerja yang tidak berimbang di era otonomi daerah ini karena terkait dengan kondisi daerah yang berbeda-beda dan kemampuan memproduksi dan menyediakan lapangan kerja tentunya akan melahirkan kesenjangan kondisi daerah yang pada akhrinya berakibat pada kecemburuan antar daerah, yang kemudian berlanjut pada kecemburuan etnis, suku, yang kemudian mengancam kesatuan bangsa (integrasi nasional). Ketika setiap orang terlepas dari pengidentifikasian orang lain dan dirinya dalam identitas yang sama dalam cakupan nasional-kebangsaan, maka orangpun akan terlepas dari identitas kebangasannya dan tergantikan oleh identitas kesukuannnya.
Peluang kerja memang terkait dengan kemampuan memperluas pasar kerja atau membuka pasar-pasar kerja baru dari waktu ke waktu. Namun ketika pasar kerja tersebut dialokasikan secara primordial kesukuan, maka tentunya akan menghambat perkembangan dunia kerja itu sendiri, sebab input dan output berputar dalam kuantitas dan kualitas yang relatif sama dari waktu-ke waktu dan bahkan seringkali berkurang, sebab individu atau kelompok yang merasa tidak memiliki ikatan kesukuan dengan tempat tersebut akan mengidentifikasi dirinya sebagai orang luar (out group) yang tidak akan memiliki peluang yang baik untuk beraktifitas di tempat tersebut.
Menurut Magnun Suroto (1992) pasar kerja (employment job market) adalah seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, atau seluruh permintaan dan penawarannya dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif di antara orang yang menjual tenaganya (perkerja) dengan pihak penguasa (pemberi kerja) yang membutuhkan tenaga kerja tersebut. Maka dari definisi tersebut dapat dianalisis bagaimana sebuah kebijakan pihak penguasa (pemberi kerja) ketika terinterpensi oleh arus keberpihakan pada putra daerah pada era otonomi daerah ini akan menghasilkan transaksi yang kurang produktif. Skill/keterampilan dan pendidikan berada pada urutan kedua setelah status kedaerahan (putra daerah-nonputra daerah). Dampak dari situasi tersebut adalah kepakuman perkembangan dunia kerja di daerah yang tertinggal dan perkembangan pesat dunia kerja di daerah yang telah lama maju dan memiliki sumber daya (SDM dan SDA) memadai.
Produk tenaga kerja yang lahir dari berbagai lembaga-lembaga pendidikan di kota-kota seperti Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Lembaga Keterampilan dan sebagainya, tentunya membutuhkan penempatan yang sesuai dengan keahliannya, namun pergerakan mereka tentunya terpengaruh oleh peluang yang mampu mereka predikasi. Pada saat daerah lain yang membutuhkan banyak tenaga ahli mesin misalnya, namun di satu sisi pencari kerja putra daerah bukan tenaga ahli di bidang mesin maka akan melahirkan situasi dilematis, antara mengutamakan dan memperhatikan nasib putra daerah dengan prioritas profesionalitas kerja.
Demarkasi kedaerahan yang ditimbulkan oleh kebijakan penjaringan lapangan kerja daerah pada akhirnya harus kita akui akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesetaraan pembangunan/ perkembangan daerah-daerah di Indonesia, ,mengurangi intensitas komunikasi dan interaksi antar berbagai suku-budaya di tanah air. Dari kesenjangan keadaan/perkembangan daerah tersebut serta kritisnya komunikasi dan interaksi antar suku-budaya di tanah air pada akhirnya akan mengikis rasa toleransi dan perasaan kebersamaan antar lintas budaya / daerah. Sekali lagi dampak negatif yang timbul dari kompleksitas peluang kerja di era otonomi terhadap mobilitas penduduk akan berdampak pada lahirnya ekslusifisme kedaerahan (disintegrasi bangsa). Konflik dapat terjadi dalam suatu masyarakat tatkala terjadi kesenjangan yang terlampau mencolok dalam masyarakat tersebut. Dapat terjadi dalam masyarakat lintas daerah atau wilayah.
Guna mencegah kemungkinan dampak negatif tersebut di atas, maka perlu kiranya kebijakan pengalokasian pengisi lapangan kerja di daerah-daerah pada level non-elit daerah tidak menonjolkan penghargaan yang berlebihan terhadap status kedaerahan (dikotomi putra dareah-nonputra daerah) yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas. Namun prinsip profesionalitas tersebut bukan berarti meninggalkan dan mengabaikan perhatian daerah terhadap nasib putra daerah, sebab menegaskan profesionalisme bukan berarti kemudian menyingkirkan prioritas terhadap dua sisi yang memiliki tingkat kualitas yang sama. Artinya bila ada dua pencari kerja yang memiliki kualitas yang sama, maka status kedaerahan baru diperhitungkan. Kebijakan yang cukup berimbang tersebut dapat menetralisir dampak negatif dari mobilitas berpola tunggal tersebut di atas.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN


Dari pembahasan yang dipaparkan pada bab dua tersebut di atas, maka didapatkan dua kesimpulan yang mencoba untuk menjawab dua rumusan masalah pada bab pertama, yaitu:
  1. Status kedaerahan (putra daerah-nonputra daerah) melahirkan dikotomi tak berimbang dalam bursa penjaringan tenaga kerja di era otonomi daerah ini sehingga melahirkan semacam stratifikasi terkait dengan status pengakuan. Non putra daerah akan menjadi kelas kedua, dan putra daerah akan menjadi kelas pertama (kompleksitas superioritas dan imperioritas). Dampak lanjutan dari kondisi tersebut di atas, bahwa kelas yang merasa teralokasi sebagai kelas imperior atau kelas kedua akan mencari pengakuan untuk mengatasi rasa imperiornya ke daerah lain yang tentunya ke daerah sendiri atau daerah asal. Maka mobilitas penduduk menjadi pilihan dan alternatif yang tak terhindarkan dari kasus tersebut di atas.
2. Guna menetralisir dampak negatif dari moblitias penduduk yang lahir dari kompleksitas peluang kerja di era otonomi daerah ini, maka perlu kiranya kebijakan pengalokasian kesempatan kerja di daerah-daerah pada level non-elit daerah tidak menonjolkan penghargaan yang berlebihan terhadap status kedaerahan (dikotomi putra dareah-nonputra daerah) yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas. Namun prinsip profesionalitas tersebut bukan berarti meninggalkan dan mengabaikan perhatian daerah terhadap nasib putra daerah, sebab menegaskan profesionalisme bukan berarti kemudian menyingkirkan prioritas terhadap dua sisi yang memiliki tingkat kualitas yang sama. Artinya bila ada dua pencari kerja yang memiliki kualitas yang sama, maka status kedaerhan baru diperhitungkan. Kebijakan yang cukup berimbang tersebut dapat menetralisir dampak negatif dari mobilitas berpola tunggal tersebut di atas.

DAFTAR PUSTAKA



Susanto, Astrid, S., 1984, Sosiologi Pembangunan, Bina Cipta, Jakarta.
Sosiologi Suatu Pengantar

Munir, Rozy, Dasar-Dasar Demografi, LD FE-UI, Jakarta.

Soekanto, Suryono, 2002, , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suroto, 1992, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja, Gajah Mada University Press, Yogyarakat.




1
Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dardi suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi /batas bagian dari suatu negara. Lunir Rozy, 1984, Dasar-Dasar Demografi, LD FE UI, Jakarta.


Senin, 19 Maret 2012

PERUBAHAN SOSIAL PADA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (Studi Kasus Dampak Inovasi Listrik Pada Komunitas Adat Terpencil)


PERUBAHAN SOSIAL PADA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
(Studi Kasus Dampak Inovasi Listrik Pada Komunitas Adat Terpencil)

Oleh:
Dr. Taufiq Ramdani, M.Sos

BAB I
PENDAHULUAN



1.1.        Latar Belakang
Dalam segenap keterbatasan kemampuan bangsa, persandingan antara karakteristik topografi dengan keterbatasan jangkauan infrastruktur kelistrikan negara (PLN) telah memunculkan kompleksitas aksesibilitas dan kompleksitas sosial-budaya. Kompleksitas yang pertama yaitu tentang keterpencilan dan keterasingan, sedangkan kompleksitas yang kedua yaitu tentang ketertinggalan sosial dan budaya. Terpencil secara geografis yang kemudian berlanjut pada keterasingan dan ketertinggalan sosial-budaya inilah yang kemudian lazim disebut sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Sejak nomenklatur sebutan yang memuat predikat keterpencilan geografis dan keterasingan sosial-budaya di atas diluncurkan, yang mana pada tahun 1971 disebut sebagai Suku Terasing, kemudian pada tahun 1980 berubah menjadi Masyarakat Terasing, dan terakhir yaitu sejak dari tahun 1999 sampai sekarang disebut sebagai Komunitas Adat Terpencil, jumlah atau populasi Komunitas Adat Terpencil hampir mencapai 240.286 KK atau sekitar 1,3 juta jiwa. Berdasarkan hasil pemutakhiran data nasional, Komunitas Adat Terpencil yang jumlahnya mencapai 240.286 KK atau 1,3 juta jiwa tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, yaitu di 246 Kabupaten, 852 Kecamatan, 2.037 Desa, serta 2.658 lokasi. Selanjutnya, secara geografis mereka-mereka ini mendiami habitat yang bervariasi, mulai dari dataran tinggi, dataran rendah (rawa), pedalaman atau pegunungan, hingga pesisir pantai, dengan kekhasan sumber mata pencaharian, budaya dan tradisi masing-masing yang berbeda-beda.
Apabila berbicara tentang keterasingan yang disebabkan oleh keterbatasan jangkauan infrastruktur listrik, maka pada faktanya keberadaan listrik selalu terkait erat dengan laju dan proses perubahan pada suatu masyarakat, tidak saja bentuknya tapi juga kecepatannya. Untuk diketahui, bahwa rasio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 60% dari semua titik yang semestinya teraliri (Supratno. 2010). Adapun sisanya yang 40% merupakan kawasan-kawasan yang hidup tanpa listrik atau sudah dengan listrik namun bukan bagian dari layanan infrastruktur PLN, dan beberapa di antaranya merupakan kawasan berpredikat terpencil atau dihuni oleh Komunitas Adat Terpencil.
Infrastruktur pembangunan yaitu listrik merupakan tuntutan untuk dapat menggerakkan tumbuh kembangnya peradaban dan budaya, agar lebih dinamis, dimana aktifitas-aktifitas ekonomi dan sosial-budaya masyarakat menjadi lebih variatif. Dengan bantuan listriklah kegiatan perekonomian dapat berjalan lebih cepat dan produktif. Perubahan-perubahan sosial sebagai dampak berinteraksi dengan budaya luar melalui media informasi dan telekomunikasi merupakan salah satu faktor yang selama ini mendominasi perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Baik masyarakat kota terlebih masyarakat desa dan terasing.
Menelaah bahwa listrik tidak saja berperan sebagai sarana ekonomi tapi juga sebagai sarana sosial, tidak saja sebagai generator energi gerak bagi teknologi (peradaban) tetapi juga generator budaya, maka patut diperhitungkan bahwa perubahan yang disebabkan oleh keberadaan listrik tidak saja berdampak pada ekonomi dan peradaban tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan budaya. Terlebih bagi Komunitas Adat Terpencil yang sebelumnya tidak memiliki tradisi dan budaya yang secara intensif berafiliasi dengan penggunaan listrik.
Listrik sebagai suatu invoasi baru tentu berproses dalam adopsi dan difusinya untuk kemudian membentuk budaya baru. Sebagai sebuah inovasi, listrik menempuh kelazimannnya untuk membawa perubahan sosial, sebab inovasi tidak selalu berhasil dalam perjuangannya untuk menjadi budaya dan pranata baru, bergantung pada sifat-sifatnya, keuntungan relatif yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, kesesuaian dengan norma dan budaya setempat, relefansi media komunikasinya, kehandalan agent inovasinya, serta dukungan pemuka dan tokoh masyarakat setempat. Tidak jarang bahwa suatu inovasi gagal berdifusi dan kemudian menjadi cerita kegagalan semata.
Keberhasilan dan kegagalan proses difusi inovasi yang pada akhirnya menghantar pada perubahan sosial tidak terlepas dari beberapa faktor selain dari faktor eksternal inovasi yang mendukungnya. Menurut Rogers (1983), beberapa faktor tersebut yaitu terkait dengan sifat-sifat inovasi antara lain: (1) relative advantage (keuntungan relatif), (2) compatibility (kesesuaian), (3) complexity (kerumitan), (4) trialability (kemungkinan di coba), dan (5) observability (keteramatan hasilnya). Adapun faktor-faktor ekternal inovasi yang terdapat pada diri masyarakat sebagai calon penggguna yaitu: (1) tingkat pendidikan, (2) kemampuan ekonomi, (3)  tradisi dan norma, (4) usia, (5) interaksi dengan budaya luar (kosmopolit), (6) agen inovasi, (7) pemuka dan tokoh masyarakat, (8) saluran komunikasi inovasi, dan mungkin juga di luar dugaan masih ada faktor-faktor lainnya yang hanya dapat diketahui setelah penelitian dilakukan.
Komunitas Adat Terpencil, yang mana ciri-cirinya: 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen; 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; 3) umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau; 4) berperalatan teknologi yang sederhana; 5) akses pelayanan sosial, ekonomi, serta politik yang terbatas (Titik, 2000), merupakan kelompok masyarakat yang mungkin keterasingannya memang bertumpu pada keterasingan secara sosial-budaya, atau keterasingan yang bermula dari keterasingan secara geografis. Namun dalam kasus masyarakat Indoensia sementara ini, keterasingan secara sosial-budaya seringkali berpangkal atau paling tidak bertalian dengan keterasingan geografis. Sebab, dalam ketebatasan kemampuan ekonomi negara, keterasingan geografis akan berkibat pada tidak diperolehnya akses informasi dan telekomunikasi sebagai penyebab lambatnya perkembangan sosial-budaya di suatu tempat.
Sebagaimana sebutannya yaitu Komunitas Adat Terpencil, maka keberadaan komunitas ini lebih banyak berdiam di kawasan-kawasan yang sulit untuk dijangkau oleh infrastruktur jalan dan kelistrikan, seperti di lereng pegunungan, di puncak perbukitan atau bahkan di pedalaman hutan belantara. Kawasan-kawasan ini menjadi masalah dan kendala tersendiri untuk membuka akses transportasi dan kelistrikan sebagai layanan umum.
Sebagaimana nilai listrik yang sifatnya mendua, maka kehadiran listrik dengan segenap implementasi penggunaannya seperti televisi, radio, dan lain sebagainya juga bernilai ambigu, yaitu positif dan negatif. Di satu sisi keberadaan listrik dapat mempercepat laju peningkatkan peradaban suatu masyarakat, namun pada sisi lain yaitu melalui media informasi-telekomunikasi yang dimungkinkan karena adanya listrik maka proses interaksi antar budaya yang senjang akan berpotensi menimbulkan culture shock yang dalam istilah Ogburn sebagai fenomena ketertinggalan budaya (cultural lag).
1.2.    Rumusan Masalah
Berdasarkan fakta atau fenomen-fenomena sebagai temuan sementara yang kemudian melatar belakangi penelitian ini maka dapat ditetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1.    Bagaimana persepsi Komunitas Adat Terpencil terhadap inovasi listrik serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?
2.    Bagaimana proses adopsi-difusi inovasi listrik yang terjadi pada Komunitas Adat Terpencil serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?
3.    Bagaimana bentuk perubahan sosial yang terjadi pada Komunitas Adat Terpencil sebagai dampak inovasi listrik tersebut?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA



1.1.Definisi dan Konsep
1.1.1.  Adopsi-Difusi Inovasi
Seseorang yang hendak memahami definisi adopsi seringkali terjebak dalam kerancuan membedakan antara pengertian adopsi dengan pengertian “adaptasi” yang berarti penyesuaian. Di dalam proses adopsi, dapat juga berlangsung proses penyesuaian, tetapi adaptasi itu sendiri lebih merupakan proses yang berlangsung secara alami untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Sedang adopsi, benar-benar merupakan proses penerimaan sesuatu yang “baru” (inovasi), yaitu menerima sesuatu yang “baru” yang mungkin ditawarkan dan diupayakan oleh pihak lain.
A.   Tahapan Adopsi Inovasi
Tahapan untuk sampai pada tindakan mengadopsi suatu inovasi seseorang biasanya melalui sejumlah tahapan berikut ini yang oleh Rogers (1983) disebut sebagai proses keputusan inovasi, yaitu:
a.    Tahap pengenalan: pada tahapan ini seseorang dihadapkan dengan adanya invoasi dan memahami bagaimana inovasi itu berfungsi. Pengetahuan atau informasi ini dapat diperolehnya melalui media elektronik, media cetak, ataupun melalui komunikasi verbal dan visual intrakomunitas itu sendiri (saluran antarpesonal).
b.    Tahap persuasi: Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna, yaitu ketika seseorang menyikapi inovasi, suka atau tidak suka. Seseorang akan mengukur keuntungan dan kerugian yang akan ia dapat jika mengadopsi inovasi tersebut secara personal. Dalam tahapan ini sugesti dari komunitas dan orang lain seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, atau seseorang yang dipercaya dan dijadikan sebagai referensi dalam bersikap akan sangat menentukan output tahapan persuasi orang tersebut.
c.    Tahap pengambilan keputusan: Dalam tahap ini, seseorang terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi. Namun patut diingat bahwa keputusan akhir ini bulahlah keputusan yang lantas menutup kemungkinan terjadinya evaluasi dan perubahan dalam pengadopsian pada waktu-waktu mendatang.
d.    Tahap pelaksanaan atau implementasi: dikatakan tahap pelaksanaan atau tahap implementasi manakala seseorang mulai menerapkan penggunaan inovasi di dalam kehidupannya sehari-hari. Reinvasi biasanya terjadi pada tahapan ini, yaitu seberapa jauh suatu inovasi dirubah oleh pengguna dalam proses pengadopsiannya (Rogers, 1983).
e.    Tahap konfirmasi: tahap ini terjadi ketika seseorang mencari penguatan (reinforcement) terhadap keputusan inovasi yang telah dia buat, tetapi mungkin saja ia merubah keputusannya bila ia berhadapan dengan pesan-pesan yang bertentangan dengan inovasi.
Berbagai tahapan tersebut di atas tidak selamanya bisa diterapkan secara efektif pada setiap individu dan untuk setiap inovasi. Tahapan yang dibuat Rogers menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara penyebaran informasi melalui media dengan keberhasilan adopsi dan difusi inovasi itu sendiri. Pada masyarakat yang segmen usianya lebih tua, inovasi cenderung diadopsi tanpa kehadiran media massa, artinya inovasi disampaikan dari mulut ke mulut, dimana kedekatan emosional lebih dominan mempengaruhi dari pada faktor yang sanggup disuguhkan oleh media massa.
Penerimaan suatu inovasi oleh suatu masyarakat dapat terjadi secara satu per-satu ataupun secara massif/ serempak. Pada kasus dimana suatu inovasi telah lama diketahui oleh suatu masyarakat, termasuk tentang berbagai nilai positif yang melekat pada inovasi tersebut, bilamana tidak ada lagi kendala ekonomi dan tentangan budaya terkait inovasi tersebut, maka inovasi tersebut berpotensial akan diadopsi atau diterima secara serempak atau secara massif. Bisa saja suatu masyarakat memang sudah menanti-nanti datangnya suatu inovasi karena mereka sadar akan kebutuhan mereka terhadap inovasi tersebut, ada juga yang terlebih dulu melihat-lihat sikap sekelilingnya, dan ada yang baru menentukan sikap setelah benar-benar yakin akan keuntungan-keuntungan yang kelak diperoleh dengan penerimaan mereka terhadap inovasi itu, bahkan ada pula yang tetap bertahan untuk tidak mau menerima sama sekali.
Adapun pengertian dari Inovasi adalah gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang atau satuan pengguna lain (Rogers. 1983). Lebih lanjut Rogers menekankah keluesan definisi yang diberikannya bahwa selama berkenaan dengan perilaku manusia, tidak terlalu dipersoalkan apakah suatu ide itu “secara obyektif” baru atau tidak. Pandangan seseorang tentang kebaruan suatu ide menentukan reaksinya terhadap ide tersebut. Apabila ide itu dipandang baru oleh seseorang, maka itu inovasi (Rogers. 1983). Adapun pengertian difusi inovasi adalah: “As the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system (Rogers, 1983)”, yaitu suatu proses pengkomunikasian inovasi melalui saluran-saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di kalangan anggota suatu sistem sosial.
Melalui definisi di atas, maka suatu inovasi perlahan-lahan dikembangkan melalui sebuah proses konstruksi individu hingga ke konstruksi sosial. Inovasi yang dipandang oleh penerima sebagai inovasi yang mempunyai manfaat relatif tertentu, kesesuaian pada tingkat tertentu, kesempatan untuk dicoba, dan tingkat kerumitan tertentu akan diinterpretasi, ditaksir berbagai nilai untung-rugi dan baik buruknya, diadopsi, dievaluasi kembali untuk kemudian benar-benar diadopsi dalam kehidupan seseorang, pada fase berikutnya setelah keputusan adopsi telah diambil oleh semua individu yang artinya suatu inovasi telah terdifusi dengan baik maka inovasi tersebut telah melalui proses konstruksi sosial.
Difusi bukanlah suatu proses komunikasi yang sama dengan komunikasi yang lazim pada umumnya. Difusi merupakan suatu bentuk komunikasi yang yang bersifat khusus yang berkaitan dengan penyebaranan pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau yang dalam istilah Rogers (1983) “which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.” 
Adapun asumsi-asumsi utama dari teori difusi inovasi sebagai berikut:
1.    Difusi inovasi adalah proses sosial yang mengomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Makna inovasi dengan demikian perlahan-lahan dikembangkan melalui sebuah proses konstruksi sosial.
2.    Inovasi yang dipandang oleh penerima sebagai inovasi yang mempunyai manfaat relatif, kesesuaian, kemampuan untuk dicoba, kemampuan dapat dilihat yang jauh lebih besar, dan tingkat kerumitan yang lebih rendah akan lebih cepat diadopsi daripada inovasi-inovasi lainnya.
3.    Ada sedikitnya 5 tahapan dalam difusi inovasi yakni, tahap pengenalan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi.
4.    Ada 5 tipe masyarakat dalam mengadopsi inovasi yakni inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggard.
B. Kemunculan Inovasi dan Elemen-Elemennya
Kemunculan suatu inovasi dapat melalui beberapa tahap, yaitu (1) timbulnya suatu masalah yang memerlukan adanya suatu inovasi, (2) dilakukan penelitian-penelitian dasar maupun terapan yang ditujukan untuk menciptakan inovasi, (3) tahap pengembangan inovasi, (4) tahap komersialisasi inovasi, (5) tahap adopsi inovasi, dan (6) munculnya dampak atau akibat dari adopsi inovasi. Jadi suatu inovasi selalu memerlukan tahap-tahap yang tidak selalu sederhana untuk dapat diketahui dampak atau akibat keberadaanya.
Adapun empat element utama dalam proses difusi inovasi yaitu sebagai:
1.   Inovasi
Menurut Ibrahim (Ibrahim, 1988) inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode, yang diamati sebagai suatu ide baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invensi atau discovery, yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Baru disini diartikan mengandung ketidaktentuan, artinya sesuatu yang mengandung berbagai alternatif. Sesuatu yang tidak tentu masih terbuka berbagai kemungkinan bagi orang yang mengamatinya, baik mengenai arti, bentuk, manfaat, dan sebagainya. Dengan adanya informasi tersebut berarti mengurangi ketidaktentuan tersebut. Misalnya, inovasi komputer, maka orang yang mengamati komputer sebagai sesuatu yang baru, berarti komputer bagi orang itu masih serba tidak tentu. Bagi orang itu mendapat informasi tentang komputer sangat penting utnuk mengurangi ketidaktahuannya tentang benda baru tersebut.
Rogers (1983) mengemukakan lima karakteristik inovasi yang dapat memengaruhi keputusan terhadap pengadopsian suatu inovasi meliputi:
a.   Keunggulan relatif (relative advantage)
Keunggulan relatif adalah derajat dimana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi eknomi, prestise sosial, kenyamanan, kepuasan dan lain-lain. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Contoh: Seorang kepala keluarga yang memandang bahwa inovasi listrik memberi keunggulan dalam hiburan dan peningkatan status sosial keluarga akan berpotensi lebih terbuka dan lebih cepat dalam mengadopsi PLTD.
b.   Kompatibilitas (compatibility)
Kompatibilitas adalah derajat dimana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai (compatible). Contoh: Dalam suku Badui dalam terdapat aturan untuk tidak menggunakan teknologi dari luar, sehingga bentuk inovasi seperti alat-elektronik tidak mereka adopsi karena tidak sesuai dengan norma sosial yang mereka miliki
c.   Kerumitan (complexity)
Kerumitan adalah derajat dimana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada pula yang sebaliknya. Semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Contoh: Seorang pengguna alat komunikasi Hand Phone yang sudah lama terbiasa dengan Hand Phone merk Nokia akan merasa lebih mudah bila mengendarai jenis Hand Phone tersebut, sehingga walaupun Hand Phone jenis Black-Berry memiliki kelebihan dan keunggulan tertentu tetapi karena penggunaannya dinilai lebih rumit akan lebih tertutup dan berpeluang kecil untuk mengadopsi inovasi Hand Phone jenis demikian.
d.   Kemampuan diujicobakan (trialability)
Kemampuan untuk diujicobakan adalah derajat dimana suatu inovasi dapat diuji-coba batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat di uji-cobakan dalam seting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukan (mendemonstrasikan) keunggulannya. Contoh: Produk pembasmi nyamuk semprot cepat diterima masyarakat karena secara langsung dapat dibandingkan dengan produk-produk sejenis lainnya.
e.   Kemampuan diamati (observability)
Kemampuan untuk diamati adalah derajat dimana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan relatif; kesesuaian (compatibility); kemampuan untuk diuji cobakan dan kemampuan untuk diamati serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi.


2.   Saluran Komunikasi
Tujuan komunikasi adalah tercapainya suatu pemahaman bersama atau yang biasa disebut mutual understanding antara dua atau lebih partisipan komunikasi terhadap suatu pesan (dalam hal ini adalah ide baru) melalui saluran komunikasi tertentu. Dengan demikian diadopsinya suatu ide baru (inovasi) dipengaruhi oleh partisipan komunikasi dan saluran komunikasi. Saluran komunikasi dapatr dikatakan memegang peranan penting dalam proses penyebaran inovasi, karena melalui itulah inovasi dapat tersebar kepada anggota sistem sosial.
Dalam tahap-tahap tertentu dari proses pengambilan keputusan inovasi, suatu jenis saluran komunikasi tertentu juga memainkan peranan lebih penting dibandingkan dengan jenis saluran komunikasi lain. Ada dua jenis kategori saluran komunikasi yang digunakan dalam proses difusi inovasi, yakni saluran media massa dan saluran antarpribadi atau saluran lokal dan kosmopolit. Saluran lokal adalah saluran yang berasal dari sistem sosial yang sedang diselidiki. Saluran kosmopolit adalah saluran komunikasi yang berada di luar sistem sosial yang sedang diselidiki. Media massa dapat berupa radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain. Kelebihan media massa adalah dapat menjangkau audiens yang banyak dengan cepat dari satu sumber. Sedangkan saluran antarpribadi dalam proses difusi inovasi ini melibatkan upaya pertukaran informasi tatap muka antara dua atau lebih individu yang biasanya memiliki kekerabatan dekat.
Apabila merujuk pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya maka berkaitan dengan saluran komunikasi menunjukan beberapa prinsip sebagai berikut:
a.      Saluran komunikasi masa relatif lebih penting pada tahap pengetahuan dan saluran antar pribadi (interpersonal) relatif lebih penting pada tahap persuasi. Hal ini disebabkan saluran komunikasi massa dapat membentuk awareness secara serempak dalam waktu yang dikatakan cukup singkat dibandingkan dengen efek komunikasi antarpribadi.
b.      Saluran kosmopolit lebih penting pada tahap pengetahuan dan saluran lokal relatif lebih penting pada tahap persuasi.
c.      Saluran media masa relatif lebih penting dibandingkan dengan saluran antar pribadi bagi adopter awal (early adopter) dibandingkan dengan adopter akhir (late adopter). Sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, golongan adopter awal menyukai ide-ide baru tanpa perlu persuasi yang berlebihan sehingga media massa saja sudah cukup membuat mereka mau mengadopsi sebuah inovasi berbeda dengan orang-orang dari golongan adopter akhir, karakteristik mereka yang kurang menyukai risiko menyebabkan komunikasi antarpribadi yang paling bekerja dengan baik. Mereka cenderung melihat atau berkaca pada orang-orang disekitar mereka yang sudah menggunakan inovasi tersebut dan apabila berhasil mereka baru mau mengikutinya.
d.      Saluran kosmopolit relatif lebih penting dibandingkan denan saluran lokal bagi bagi adopter awal (early adopter) dibandingkan dengan adopter akhir (late adopter).
Metode komunikasi massa seperti penggunaan iklan memang dapat menyebarkan informasi tentang inovasi baru dengan cepat tetapi hal tersebut tidak lantas dapat begitu saja membuat inovasi baru tersebut diadopsi oleh khalayak. Hal itu dikarenakan diadopsi tidaknya inovasi baru  terkait dengan masalah resiko dan ketidakpastian. Disinilah letak pentingnya komunikasi antarpribadi. Orang akan lebih percaya kepada orang yang sudah dikenalnya dan dipercayai lebih awal atau orang yang mungkin sudah berhasil mengadopsi inovasi baru itu sendiri, dan juga orang yang memiliki kredibilitas untuk memberi saran mengenai inovasi tersebut. Hal tersebut digambarkan oleh ilustrasi kurva dibawah ini yang menggambarkan bahwa komunikasi interpersonal menjadi begitu sangat berpengaruh dari waktu ke waktu dibandingkan dengan komunikasi massa.
Dari hasil penelitian, banyak disebutkan bahwa saluran komunikasi  media massa akan optimal digunakan pada tahap pengetahuan dan saluran interpersonal akan lebih optimal digunakan pada tahap persuasi. Namun pada kenyataannya, di negara yang belum maju kekuatan komunikasi interpersonal masih dinilai lebih penting dalam tahap pengetahuan. Hal ini disebabkan karena kurangnya media massa yang dapat dijangkau masyarakat terutama di pedesaan, tingginya tingkat buta huruf penduduk, dan mungkin pula disebabkan ketidakrelevanan antara isi media dengan kebutuhan masyarakat, misalnya terlalu banyak hiburan atau hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk diberitakan. Karena hal-hal tersebut, saluran komunikasi interpersonal terutama yang bersifat kosmopolit dinilai lebih baik dibanding saluran media massa.
Untuk mendapatkan hasil penyebaran inovasi yang optimal, yakni memperbesar tingkat adopsi suatu inovasi dapat dilakukan dengan pengaplikasian saluran komunikasi yang tepat pada situasi yang tepat. Pertama, pada tahap pengetahuan hendaknya kita menggunakan media massa untuk menyebarluaskan informasi tentang adanya inovasi tersebut. Selanjutnya digunakan saluran komunikasi interpersonal yang bersifat persuasif dan personal pada tahap persuasi.
3.    Kurun Waktu Tertentu
Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Dimensi waktu dalam proses difusi, berpengaruh dalam tiga hal, yakni:
a.    Proses keputusan inovasi, yaitu proses mental yang terjadi dimana individu mulai mengalami  tahapan menerima informasi pertama yang membentuk sikap seseorang terhadap inovasi sampai kepada keputusan apakah individu tersebut menerima atau menolak inovasi, hingga tahapan implementasi dan konfirmasi berkenaan dengan inovasi tersebut.
Ada beberapa tahap dalam proses keputusan inovasi ini, yakni:
·         Tahap pengetahuan pertama terhadap inovasi
·         Tahap pembentukan sikap kepada inovasi
·         Tahap pengambilan keputusan menerima atau menolak inovasi
·         Tahap pelaksanaan inovasi
·         Tahap konfirmasi dari keputusan
b.    Waktu memengaruhi difusi dalam keinovatifan individu atau unit adopsi. Keinovatifan adalah tingkatan dimana individu dikategorikan secara relative dalam mengadopsi sebuah ide baru dibanding anggota suatu sistem sosial lainnya. Kategori tersebut antara lain adalah innovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggard. Klasifikasi ini dikarenakan dalam sebuah sistem, individu tidak akan secara serempak dalam suatu waktu mengadopsi sebuah inovasi melainkan perlahan-lahan secara berurut. Keinovatifan inilah yang pada akhirnya menjadi indikasi yang menunjukkan perubahan tingkah laku individu.
c.    Kecepatan rata-rata adopsi ide baru dalam sebuah sistem sangat dipengaruhi oleh dimensi waktu. Kecepatan adopsi adalah kecepatan relative yang berkenaan dengan pengadopsian suatu inovasi oleh anggota suatu sistem mengadopsi suatu inovasi dalam periode waktu tertentu. Kecepatan ini selalu diukur dengan jumlah anggota suatu sistem yang mengadopsi inovasi dalam periode waktu tertentu.
Berikut ini merupakan curva difusi inovasi atau yang dipopulerkan oleh Rogers (1983) sebagai Curva-S:

      Gambar 1. Curva Difusi Inovasi (Curva-S)

4.  Sistem Sosial
Sangat penting untuk diingat bahwa proses difusi terjadi dalam suatu sistem sosial. Sistem sosial adalah satu set unit yang saling berhubungan yang tergabung dalam suatu upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai suatu tujuan. Anggota dari suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi dan atau sub sistem. Proses difusi dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin dan agen perubahan, tipe keputusan inovasi dan konsekuensi inovasi.
Difusi inovasi terjadi dalam suatu sistem sosial. Dalam suatu sistem sosial terdapat struktur sosial, individu atau kelompok individu, dan norma-norma tertentu. Berkaitan dengan hal ini, Rogers (1983) menyebutkan adanya empat faktor yang mempengaruhi proses keputusan inovasi. Keempat faktor tersebut adalah:
1)   Struktur sosial (social structure)
Struktur sosial adalah susunan suatu unit sistem yang memiliki pola tertentu. Adanya sebuah struktur dalam suatu sistem sosial memberikan suatu keteraturan dan stabilitas perilaku setiap individu dalam suatu sistem sosial tertentu. Struktur sosial juga menunjukan hubungan antar anggota dari sistem sosial. Hal ini dapat dicontohkan seperti terlihat pada struktur organisasi suatu perusahaan atau struktur sosial masyarakat suku tertentu. Struktur sosial dapat memfasilitasi atau menghambat difusi inovasi dalam suatu sistem. Katz (1961) seperti dikutip oleh Rogers menyatakan bahwa sangatlah bodoh mendifusikan suatu inovasi tanpa mengetahui struktur sosial dari adopter potensialnya, sama halnya dengan meneliti sirkulasi darah tanpa mempunyai pengetahuan yang cukup tentang struktur pembuluh nadi dan arteri. Penelitian yang dilakukan oleh Rogers dan Kincaid (1981) terkait jaringan-jaringan komunikasi di Korea menunjukan bahwa adopsi suatu inovasi dipengaruhi oleh karakteristik individu itu sendiri dan juga sistem sosial dimana individu tersebut berada.
2)   Norma sistem (system norms)
Norma adalah suatu pola perilaku yang dapat diterima oleh semua anggota sistem sosial yang berfungsi sebagai panduan atau standar bagi semua anggota sistem sosial. Sistem norma juga dapat menjadi faktor penghambat untuk menerima suatu ide baru. Hal ini sangat berhubungan dengan derajat kesesuaian (compatibility) inovasi dengan nilai atau kepercayaan masyarakat dalam suatu sistem sosial. Jadi, derajat ketidak sesuaian suatu inovasi dengan kepercayaan atau nilai-nilai yang dianut oleh individu (sekelompok masyarakat) dalam suatu sistem sosial berpengaruh terhadap penerimaan suatu inovasi tersebut.
3)   Opinion Leaders
Opinion leaders dapat dikatakan sebagai orang-orang berpengaruh, yakni orang-orang tertentu yang mampu memengaruhi sikap orang lain secara informal dalam suatu sistem sosial. Dalam kenyataannya, orang berpengaruh ini dapat menjadi pendukung inovasi atau sebaliknya, menjadi penentang. Ia (mereka) berperan sebagai model dimana perilakunya (baik mendukung atau menentang) diikuti oleh para pengikutnya. Jadi, jelas disini bahwa orang berpengaruh memainkan peran dalam proses keputusan inovasi.
4)   Change Agent
Change agent adalah suatua bagian dari sistem sosial yang berpengaruh terhadap sistem sosialnya. Mereka adalah orang-orang yang mampu memengaruhi sikap orang lain untuk menerima sebuah inovasi. Tetapi change agent bersifat resmi atau formal, ia mendapat tugas dari kliennya untuk memengaruhi masyarakat yang berada dalam sistem sosialnya. Change agent atau dalam bahasia Indonesia yang biasa disebut agen perubah, biasanya merupakan orang-orang profesional yang telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk dapat memengaruhi sistem sosialnya. Di dalam buku ”Memasyarakatkan Ide-ide Baru” yang ditulis oleh Rogers dan Shoemaker, fungsi utama dari change agent  adalah menjadi mata rantai yang menghubungkan dua sistem sosial atau lebih. Dengan demikian, kemampuan dan keterampilan change agent berperan besar terhadap diterima atau ditolaknya inovasi tertentu. Sebagai contoh, lemahnya pengetahuan tentang karakteristik struktur sosial, norma dan orang kunci dalam suatu sistem sosial (misal: suatu institusi pendidikan), memungkinkan ditolaknya suatu inovasi walaupun secara ilmiah inovasi tersebut terbukti lebih unggul dibandingkan dengan apa yang sedang berjalan saat itu.
Ralph Linton (1963) dalam buku ”Memasyarakatkan Ide-ide Baru” melihat bahwa setiap inovasi mempunyai tiga unsur pokok yang harus diketahui oleh change agent, yakni:
a)    Bentuk yang dapat diamati langsung dalam penampilan fisik suatu inovasi
b)    Fungsi inovasi tersebut bagi cara hidup anggota sistem
c)    Makna, yakni perspektif subyektif dan seringkali tak disadari tentang inovasi tersebut oleh anggota sistem sosial. Karena sifatnya subyektif, unsur makna ini lebih sulit didifusikan daripada bentuk maupun fungsinya. Terkadang kultur penerima cenderung menggabungkan makna inovasi itu dengan makna subyektif, sehingga makna aslinya hilang.
d)    Heterogenitas dan Homogenitas
Difusi diidentifikasi sebagai jenis komunikasi khusus yang berhubungan dengan penyebaran inovasi. Pada teori Two-Step Flow, opinion leader dan pengikutnya memiliki banyak kesamaan. Hal tersebut yang dipandang dalam riset difusi sebagai homogenitas yakni tingkat di mana pasangan individu yang berinteraksi memiliki banyak kemiripan sosial, contohnya keyakinan, pendidikan, nilai-nilai, status sosial dan lain sebagainya. Lain halnya dengan heterofili, heterofili adalah tingkat di mana pasangan individu yang berinteraksi memiliki banyak perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini akan berpengaruh terhadap proses difusi yang terjadi. Semakin besar derajat kesamaannya maka semakin efektif komunikasi yang terjadi untuk mendifusikan inovasi dan sebaliknya. Makin tinggi derajat perbedaannya semakin banyak kemungkinan masalah yag terjadi dan menyebabkan suatu komunikasi tidak efektif. Oleh karenanya, dalam proses difusi inovasi, penting sekali untuk memahami betul karakteristik adopter potensialnya untuk memperkecil “heterogenitas”.
Adapun tiga aspek difusi inovasi yang terkait dengan dimensi waktu yaitu: (a) proses keputusan inovasi (innovation-decision process) yaitu sejak dari pengguna potensial mengetahui adanya inovasi sampai dengan diterima atau ditolaknya inovasi tersebut, (b) tingkat keinovasian (innovativeness) pengguna potensial, yaitu apakah pengguna cepat atau lambat mengadopsi suatu inovasi, dan (c) tingkat kecepatan adopsi inovasi, yang biasanya menunjuk pada berapa banyak anggota sistem sosial yang mengadopsi inovasi pada suatu periode tertentu. Selanjutnya, ada tiga hal yang terkait dengan proses pengambilan keputusan inovasi dalam sistem sosial yaitu: (a) keputusan inovasi perorangan (optional inovation-decisions), yang menunjuk pada kebebasan perorangan untuk memutuskan adopsi atau menolak terhadap inovasi, tanpa harus bergantung pada keputusan inovasi anggota sistem sosial yang lain, (b) keputusan inovasi kolektif, yang menunjuk pada keputusan adopsi ataupun penolakan inovasi berdasarkan konsensus antar anggota sistem sosial, serta (c) keputusan inovasi otoriter (Authority innovation-decisions), dimana keputusan inovasi dilakukan hanya oleh beberapa individu di dalam sistem sosial yang memiliki kekuasaan, status, maupun kemampuan untuk mengambil keputusan tersebut. Berdasarkan sifat inovasi yang akan didifusikan, dapat dipilih pendekatan pengambilan keputusan yang sesuai. Tidak tertutup pula kemungkinan bahwa diperlukan dua atau lebih pendekatan keputusan secara berurutan, sesuai dengan perkembangan keadaan.
Keputusan untuk mengadopsi suatu inovasi bukanlah sesuatu yang instan. Individu sebagai pembentuk komunitas menempuh beberapa proses psikologi untuk kemudian menentukan mengadopsi atau tidak suatu inovasi.
 Keberhasilan adopsi inovasi pada komunitas masyarakat terpencil memerlukan kesabaran, hal ini merupakan bekal yang sangat berguna. Usaha memasukkan suatu inovasi atau teknologi adalah upaya untuk menanamkan pemahaman yang mendalam dan pola hidup baru ke dalam suatu kelompok masyarakat.
Berbicara tentang teknologi sebagai suatu inovasi maka Thompson (1967) mendefinisikan teknologi sebagai suatu pola tindakan instrumental yang ditujukan untuk mengurangi aspek ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat yang dirancang untuk mencapai suatu hasil tertentu.
Ketidakpastian ini berkaitan dengan adanya beberapa alternatif yang mungkin timbul dalam hal hasil yang dapat diperoleh. Feibleman 1983 (dalam Andin, 1996) menyatakan bahwa teknologi memiliki suatu nilai ideal tersendiri. Nilai ideal itu berkaitan dengan kesesuaiannya dengan tujuan dan nilai ekonomi adanya teknologi tersebut, efisiensi menjadi kriteria utama penciptaan teknologi. Selanjutnya Feibleman menyatakan bahwa mengingat perancang atau pemikir teknologi dibatasi dengan sumberdaya yang tersedia, maka ia terkendala dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar dalam hal ini adalah lingkungan yang masih berada dalam jangkauan masyarakat, dengan pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rogers (1983) yang menyatakan bahwa secara umum suatu teknologi mempunyai dua komponen utama yaitu (1) komponen perangkat keras (hardware) yang merupakan perangkat yang menunjuk teknologi dalam wujudnya sebagai materi atau alat tertentu, dan (2) komponen perangkat lunak (software), yang merupakan informasi atau penjelasan terhadap teknologi yang bersangkutan.
D. Kategori Adopter
Gambaran mengenai sejauhmana perbedaan karakteristik individu mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi, disusun suatu kategorisasi adopter berdasarkan kecepatan adopsinya. Dalam hal ini terdapat lima kategori adopter yaitu (a) inovator (innovators), (b) pengadopsi awal (early adopters), (c) mayoritas awal (early majority), (d) mayoritas lambat (late majority), dan (e) kelompok lamban (Laggars). Kategorisasi tersebut secara visual tergambar sebagai berikut:

        Gambar 2. Pengkategorian Pengguna Berdasarkan Tingkat Keinovatifannya

Inovator merupakan individu-individu yang selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Kemampuan finansialnya harus cukup mendukung keinginan tersebut, karena belum tentu inovasi yang dicobanya menghasilkan sesuatu yang menguntungkan secara finansial. Mereka juga berhadapan dengan resiko ketidak pastian dalam mengadopsi inovasi.
Tidak jarang inovator harus kembali kepada praktek atau metode lama karena inovasi yang dicobanya ternyata tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya. Dengan demikian inovator adalah pintu gerbang masuknya ide baru kedalam sistem sosialnya. Meskipun demikian, dalam hal adopsi inovasi dibidang pertanian Gunawan (1988) mengingatkan tentang adanya indikasi bahwa teknologi baru cenderung dimonopoli oleh petani besar, yang masuk dalam kategori inovator ini, yang memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi, serta memiliki kemampuan finansial yang lebih baik pula. Hal ini dalam prosesnya dapat berakibat pada makin besarnya skala usaha petani besar, dengan kemampuannya untuk melakukan konsolidasi terhadap usaha tani-usaha tani yang lebih kecil.
Apabila inovator cenderung bersifat kosmopolit, maka pengadopsi awal lebih bersifat lokalit. Banyak diantara mereka termasuk kedalam kelompok pembentuk opini. Mereka dapat menjadi panutan bagi anggota sistem sosial lainnya dalam menentukan keputusan untuk mencoba sesuatu yang baru. Hal ini berhubungan dengan jarak sosial mereka relatif dekat dengan sistem sosial yang lain. Mereka mengetahui dengan pasti bahwa untuk memelihara kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka harus membuat keputusan-keputusan inovasi yang tepat, baik dari segi materinya maupun dari segi waktunya. Pengadopsi awal dengan demikian harus mampu menerima resiko ketidakpastian, dan sekaligus evaluasi subyektifnya mengenai suatu inovasi kepada mereka di lingkungannya. Mayoritas awal mengadopsi suatu ide baru lebih awal dari pada kebanyakan anggota suatu sistem sosial. Mereka sering berhubungan dengan lingkungannya, tetapi jarang dipandang sebagai pembentuk opini. Kehati-hatian merupakan kata kunci bagi mereka sehingga jarang diangkat sebagai pemimpin.
Di pihak lain, mayoritas akhir memandang inovasi dengan skeptisme yang berlebihan, mereka baru mengadopsi suatu inovasi setelah sebagian besar anggota sistem sosial mengadopsi. Mereka memang memerlukan dukungan lingkungannya untuk melakukan adopsi. Hal ini berhubungan dengan ciri-ciri dasarnya yang cenderung kurang akses terhadap sumberdaya. Untuk itu mereka harus yakin bahwa ketidakpastian tidak harus menjadi resiko mereka.
Kelompok akhir adalah kelompok yang paling bersifat lokalit di dalam memandang suatu inovasi. Kebanyakan mereka terisolasi dari lingkungannya, sementara orientasi mereka kebanyakan adalah pada masa lalu. Keputusan-keputusan diwarnai dengan pertimbangan apa yang telah dilakukan pada masa lampau, sedangkan interaksi mereka kebanyakan hanya dengan sesamanya yang mempercayainya tradisi lebih dari yang lain. Mereka memiliki kecurigaan yang tinggi terhadap inovasi, kelompok terdahulu telah berpikir untuk mengadopsi inovasi yang lain lagi. Semuanya bermula dari keterbatasan sumberdaya yang ada pada mereka, sehingga mereka benar-benar harus yakin bahwa mereka terbatas dari resiko yang dapat membahayakan ketersediaan sumberdaya yang terbatas tersebut. Dengan pengetahuan tentang kategorisasi adopter ini dapatlah kemudian disusun strategi difusi inovasi yang mengacu pada kelima kategori adopter, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal, sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing kelompok adopter. Hal ini penting untuk menghindari pemborosan sumber daya hanya karena strategi difusi yang tidak tepat. Strategi untuk menghadapi adopter awal misalnya, haruslah berbeda dengan strategi bagi mayoritas akhir, mengingat gambaran ciri-ciri mereka masing-masing (Rogers.  1983).


DAFTAR PUSTAKA

Berlo. D.K. 1974. Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice.. Holt Rinehart and Winston, Inc. New York.

Brown A. 1992. Intenational Relation in a Changing Global System: Towart a Theory of The Word Polity. Westview Press. Boulder.

Bryant. Coralie dan Louis D White. 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta.

Bogdan. Robert. K. 1982. Design Issues in Qualitative Research: The Case of Knowledge Utilization Studies. Abt Associates. Washington D.C.

___________1975. Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approch to The Social Science. Wiley. New York.

Christoper G.A. Bryant  dan  David Jary (ed). 1991. Gaddin’s Theory of Strukturation: A Critical Apreciation. The Innternational Library of Sociology. London  dan  New York.

Cambell. Tom. 1994. Seven Theories of Human Society. Budi Hardiman. Kanisius (Penerjemah). Yogyakarta.

Comb. Flame. R.A. Perry. 1978. Zeitschrift fur physikalische Chemie. Frankfurt Main. Germany.


Craib. Ian. 1992. Modern Social Theory: From Parsons to Habermas. T. Effendi. (Penerjemah) CV. Rajawali. Jakarta.

Dependence. Kensington. N.S.W. National Drug and Alcohol, Research Centre. New York.

Giddens. Anthony. 2001. The Global Third Way Debate. Polity Press. Cambridge.

__________.2003. Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita. Terjemahan Andry Kristiawan S dan Yustina Koen S. PT. Gramedia. 2001. Jakarta.

__________. 2003. The Constitution of Society, Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial. Adi Loka Sujono (penerjemah). Pedati. Pasuruan.

Gibson. J.L. Ivancevich J.M. dan Donnely Jr. J.H. 1997. Organisasi dan Manajemen. Erlangga. Jakarta.

Johnson. D. Paul. 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1  dan  2. Robert M.Z.Lawang (Penerjemah). Gramedia Pustaka Islam. Jakarta.

Jhonson. Doyle. Paul. Teori Sosiologi I. Terjemahan Robert M.Z. Lawang. PT. Gramedia. 1986. Jakarta.

Kanto. Sanggar. 2011. Perspektif Modernisasi dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritik dan Empirik. Universitas Brawijaya Press (UB Press). Malang.
Khairuddin. 2008. Sosiologi Keluarga. Liberty. Yogyakarta.
Kerlinger. Fred N. 1973. Fondation OF Berhavior Research. New York.
Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta. Jakarta.
______________. 2002. Kebudayaan di Indonesia. Djambatan. Jakarta.


Kolter. Philip. 1972. Creating Social Change. Hold Rinehart and Winston Inc. New York.

Kasnawi. 2000. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Lauer. Robert. H. 1993. Perspective on Social Change. Alimandan (Penerjemah). PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Linton, Ralph. 1963. Psychological Frontiers of Society. Columbia University Press. Columbia.


Lauer, Robert. H. 1993. Perspektif tentang Perubahan Sosial. PT. Rhineka Cipta. Jakarta.

Muslimin. 2002. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. UMM Press. Malang.
Malihah. Elly. 2010. Dinamika Sosial, Pokok Materi Sosiologi. FPIPS UNILA.

Manners Robert A. dan  Kaplan. David. Culture Theory. Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall

Murtadha. Mutahhari. 1985. Society and History.  M. Hasen (Penerjemah). Mizan. Jakarta.

Rogers. E.M 1983. Diffusion of innovations. 3rd ed. Free Press, New York.

Miles. Metthew B and Huberman A. Michael. 1992. Qualitatif Data Analysis. Sage Publication Inc.

Merton. Robert.K. 1962. Social Theory and Social Structure. The Free Press. New York.

Mayer. Robert. R.  dan  E.G.Wood. 1984. Rancangan Penelitian Sosial. Ihsan Suhadi (Penerjemah). CV. Rajawali. Jakarta.

Maramis. W.F. 1990. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. Airlangga University Press. Surabaya.

Moleong. J.L. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarta. Bandung.